Yusfitriadi: Isu Pemekaran Bobar dan Botim Hanya “Pepesan Kosong”
CIBINONG-RADAR BOGOR, Ramai-ramai isu pemekaran Bogor Barat (Bobar) membuat masyarakat seperti diberikan harapan palsu. Musababnya, rencana tersebut sudah lama dan setiap tahun terus digaungkan. Bahkan, terbaru Pemkab Bogor mengajukan kembali Bogor Timur (Botim) untuk dimekarkan. “Saya melihatnya kondisi ini pasti akan dijadikan komoditas politik oleh aktor politik untuk menaikan posisi elektoral partainya maupun secara personal. […]
Kerja Dewan Baru Kabupaten Bogor Amburadul, Pentingkan Kegiatan Luar
CIBINONG-RADAR BOGOR, Sejak dilantik pada 27 Agustus, kinerja para anggota DPRD Kabupaten Bogor yang baru dinilai amburadul. Apalagi para wakil rakyat itu dalam dua pekan ini segera menerima gaji kedua, namun, hingga kini pimpinan dewan secara sah saja belum ada. Pun dengan absensi kehadirannya, kantor megah yang dipugar miliaran rupiah itu tak banyak diisi oleh […]
Penempatan Andri Latif Sebagai Badan Pengawas PD Tohaga Disorot, Berbau Politik
CIBINONG – RADAR BOGOR, Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menempatkan Andri Latif Asikin sebagai Badan Pengawas (BP) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tohaga, dipertanyakan banyak kalangan. Diketahui, Andri merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, dan bukanlah orang internal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor. Pengamat Kebijakan Publik, Yusfitriadi mengaku, tidak […]
Jelang Pilpres, Beredar ‘Tabloid Indonesia Barokah’. Bikin Resah Laporkan ke Bawaslu!
BOGOR-RADAR BOGOR, Jelang Pilpres 2019 situasi politik semakin memanas. Banyak pihak mulai membuat suasana gaduh. Salah satunya dengan menyebar ‘Tabloid Indinesia Barokah’. Tablod tersebut ditafsirkan oleh sebagian masyarakat memuat content yang mendiskriditkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Persepsi masyarakat yang lain beredarnya tabloid tersebut merupakan bentuk kampanye salah satu pasangan calon presiden […]
Sistem Pengelolaan Dana Kelurahan Dipertanyakan, Dinilai Rawan Diselewengkan
BOGOR- RADAR BOGOR, Dana kelurahan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat, dinilai rawan penyelewengan sebab tidak sejalan dengan sistem pengelolaan dan instrumennya. Hal itu diungkapkan Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Yusfitriadi. Menurut Yus, pengelolaan Dana Kelurahan bakal tidak maksimal bahkan cenderung tidak memenuhi prinsip-prinsip transparan, akuntabel, kebutuhan masyarakat, keberlangsungan dan kemandirian. Begitupun instrumen teknis yang […]