CIBINONG-RADAR BOGOR, Ramai-ramai isu pemekaran Bogor Barat (Bobar) membuat masyarakat seperti diberikan harapan palsu. Musababnya, rencana tersebut sudah lama dan setiap tahun terus digaungkan. Bahkan, terbaru Pemkab Bogor mengajukan kembali Bogor Timur (Botim) untuk dimekarkan.
“Saya melihatnya kondisi ini pasti akan dijadikan komoditas politik oleh aktor politik untuk menaikan posisi elektoral partainya maupun secara personal. Termasuk akan selalu dijadikan “pepesan kosong” janji-janji kampanye dalam momentum demokrasi elektoral,” kata Direktur Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi.
Selain itu, urusan pemerintah kabupaten, dalam hal ini sebagai kabupaten induk ketika Bogor Barat dimekarkan, posisinya bukan dalam posisi mengabulkan atau tidak mengabulkan. Pemerintah Kabupaten Bogor sudah serius menganggarkan sampai Rp40 miliar untuk persiapan.
“Namun, semuanya tergantung Kemendagri. Selama Kemendagri tidak mencabut moratorium, maka pemekaran daerah tidak akan terjadi. Seperti apapun upaya yang dilakukan para politisi atau penggagas wilayah pemekaran,” jelasnya.
Ia mengaku, rencana pemekaran Bogor Timur pun sudah ramai diperbincangkan. Bahkan sudah diajukan ke DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang selanjutnya dibawa ke DPR RI dan pemerintah pusat.
“Saya pikir semua masyarakat di wilayah manapun mempunyai hak untuk memperbaiki tatakelola. Namun, tentu saja untuk dikabulkannya usulan menjadi DOB oleh Kemendari tidak semudah membalikan telapak tangan. Terlebih saat ini moratorium pembentukan DOB sejak zaman pemerintahan SBY belum dicabut,” tegasnya.(nal)
Reporter: Jaenal Abidin
Editor: Alpin
