25 radar bogor

Sempat Dikritisi Dewan, Perumda Jasa Transportasi Matangkan Skema Bagi Untung dengan Kodjari

Biskita Transpakuan di kawasan Terminal Bubulak yang sempat tak beroperasi selama dua jam Selasa (1/3/2022) pagi. SOFYANSYAH/RADAR BOGOR
Biskita Transpakuan di kawasan Terminal Bubulak yang sempat tak beroperasi selama dua jam Selasa (1/3/2022) pagi. SOFYANSYAH/RADAR BOGOR

BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Jasa Transportasi tengah mematangkan skema bagi untung dengan PT Kodjari selaku pemenang lelang tender Buy The Service (BTS) pada tahap II.

Hitung-hitungan tersebut, nantinya dapat menentukan besaran keuntungan yang didapatkan Perumda Jasa Transportasi.

Baca juga: Louvre Hotels Group Umumkan Rencana Pengembangan Portofolio di Indonesia

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan PT Kodjari terkait keuntungan yang akan didapat oleh Perumda Jasa Transportasi dalam program BTS BISKITA Trans Pakuan.

“Sekarang lagi dibicarakan. Apakah keuntungan dihitung hibah bus BTS yang dimiliki Kodjari atau dikonversi menjadi rupiah. Perumda akan dapat keuntungan,” ujar Bima, belum lama ini.

Disinggung mengenai apakah koridor lain BISKITA akan kembali digarap oleh Kodjari. Bima menyebut bahwa hal itu bisa saja dioperasikan Kodjari atau oleh badan hukum lain.

Baca juga: Mendag Lutfi Pimpin Pertemuan dengan Menteri Ekonomi ASEAN, Berkonsep Bebas dan Informal

“Intinya perumda akan menjadi regulator. Untuk subsidi dari BPTJ itu diperuntukan bagi pramudi,” katanya.
Hal itu menjawab pertanyaan yang diutarakan Anggota Komisi II DPRD, Ahmad Aswandi.

Menurutnya, setiap rapat bersama Perumda Jasa Transportasi, Komisi II selalu menekankan ada perusahaan pelat merah itu fokus kepada transportasi sebagai bisnis utama, dan jangan dulu melebarkan sayap ke sektor lain.

“Saat rapat beberapa waktu lalu, Kita pertanyakan apa yang perumda dapat dalam program Biskita, sebab saat lelang Buy The Service (BTS) di BPTJ yang menang itu PT Kodjari. Nah kesepakatan dengan perumda bagaimana?,” katanya.

Baca juga: Bima Arya Sebut Ridwan Kamil Masuk Bursa Capres Koalisi Indonesia Bersatu

Sementara saat Kerjasama Operasional (KSO) BTS 2021, perumda yang masih berbentuk Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) merupakan pemenang lelang, dengan menggandeng PT Kodjari dan PT Lorena.

“Kan saat itu pembagiannya hasilnya jelas, 46 persen PDJT, 44 Persen Kodjari dan 10 persen Lorena. Kalau sekarang bagaimana? Apa yang kita dapat dari Kodjari,” ucapnya.

Saat disinggung mengenai penunjukan plt direktur yang tak memiliki background transportasi.

Baca juga: Direktur Utama BRI Sunarso Dinobatkan sebagai Business Person of the Year

Kiwong menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan wali kota, dan DPRD berharap agar plt yang ditunjuk dapat menjalankan serta mengurai permasalahan di perumda.

“Nanti kita evaluasi dan awasi kinerjanya. Kami sebenarnya berharap Pemkot kedepannya bisa menunjuk orang yang ahli di bidangnya.Yang harus jadi catatan adalah dengan mundurnya Dirut jangan sampai mengulang kejadian,” tukasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun lelang BTS tahun ini senilai Rp43 miliar, dan diperkirakan akan cair pada April atau Mei 2022.
Sebelumnya, di 2021 Kota Bogor juga memenangkan lelang BTS senilai Rp11 miliar dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Baca juga: Japanese Katsu Seaweed Curry Rice, Hidangan Baru di Aston Bogor. Yuk Cicipi!

“Kita ketahui bahwa pemenang itu adalah PT Kodjari, bukan perumda. Artinya kodjari menaggandeng Perumda. Padahal kan konsep awal kita maunya Perumda yang jadi leader menggandeng Kodjari. Sekarang malah kebalik,” ujar pria yang akrab disapa Kiwong itu.

Ia menjelaskan bahwa perumda beralasan bahwa hal itu dilakukan lantaran perumda tidak masuk dalam penilaian lelang BTS, sehingga PT Kodjari didorong mengikuti lelang.

“Sekarang pemenangnya Kodjari, tapi jangan sampai merugikan perumda. Harus berbagi profit sharing yang real dan adil. Tak boleh memberatkan, kerjasama itu dibangun kepentingan dan kemajuam bersama,” kata Kiwong.

Baca juga: Ade Yasin Diduga Palak Anak Buah untuk Suap Auditor BPK Jawa Barat

Politisi PPP ini juga menyampaikan, dengan kondisi terkini membuat skema bisnis perumda semakin tidak jelas, atau melenceng dari core business transportasi.

“Kalau kedepan harus ada subsidi penumpang dari APBD jelas berat. Sekarang kan masih ada subsidi dari BPTJ dengan hitungan ritase,” tukasnya.(ded)

Editor: Rany