RADAR BOGOR-Kementerian Keuangan (2019) menyatakan bahwa pada dua dekade terakhir, Indonesia telah melakukan reformasi pendidikan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mempersiapkan mereka untuk bersaing secara lokal maupun global.
Baca Juga : Buruan Daftar, UNIDA Resmi Buka Program Magister Manajemen Pendidikan Islam
Alokasi anggaran pendidikan yang besar, mencapai 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2009, hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan sektor pendidikan.
Meskipun demikian, perlu kita ketahui bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, seperti yang tercermin dalam rendahnya Skor PISA dan Human Capital Index (HCI) Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Pendidikan di Era Jokowi
Penilaian terhadap kebijakan perlindungan sosial pendidikan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara alokasi anggaran dan kurangnya dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Meskipun pendanaan yang signifikan telah dialokasikan untuk program-program seperti Kartu Prakerja dan program Indonesia Pintar, data yang tersedia menunjukkan bahwa hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk mengurangi tingkat pengangguran generasi muda.
Kritik juga ditujukan pada kesenjangan yang masih ada antara anggaran besar dan hasil yang kurang memuaskan, seperti yang kita ketahui menurunnya hasil PISA di Indonesia dan tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan vokasi dan sarjana.
Evaluasi kritis diperlukan untuk menilai seberapa efektif program pendidikan saat ini dan bagaimana kebijakan perlindungan sosial pendidikan agar lebih efektif dalam mengatasi tantangan nyata pada sistem pendidikan Indonesia.
Tanggapan Pemerintah Terhadap Program Kartu Pra Kerja
Respon pemerintah terhadap program Kartu Prakerja dalam konteks pendidikan menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitasnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka pengangguran.
Meskipun pemerintah mencurahkan sumber daya yang besar untuk program ini, tetapi data menunjukkan bahwa hasilnya tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan atau tingkat pengangguran lulusan.
Evaluasi dan analisis yang cermat diperlukan untuk menilai apakah program seperti Kartu Prakerja benar-benar memenuhi tujuan perlindungan sosial pendidikan Jokowi dan apakah diperlukan adaptasi atau inovasi lebih lanjut untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Berita ini menekankan bahwa perlunya evaluasi program pendidikan yang didanai anggaran secara komprehensif dan menyesuaikan strategi alokasi anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran. Namun, tantangan maupun resiko yang didapat tidak berakhir di situ saja.
Pada era globalisasi yang terus menggerus perubahan, pentingnya menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang dinamis.
Hal ini memerlukan kerja sama yang erat antara setiap warga negara, industri, dan lembaga pendidikan untuk pengembangan kurikulum yang sesuai, pelatihan keterampilan yang memenuhi kebutuhan lapangan, dan kesempatan bagi setiap generasi muda untuk mendapatkan pengalaman praktis melalui magang dan kolaborasi sebuah proyek kecil hingga besar.
Selain itu, penting untuk dipahami bahwa pendidikan tidak terbatas pada ruang kelas formal dalam sebuah lembaga sangat perlu diperhatikan. Tetapi perluasan kesempatan belajar di luar kurikulum formal juga harus tetap didukung.
Hal ini mencakup akses yang lebih besar terhadap program pengembangan keterampilan di luar kurikulum formal, peluang pertukaran pelajar di tingkat nasional dan internasional, dan program magang yang berintegritas.
Melalui cara ini, generasi muda memiliki lebih banyak peluang untuk mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam pasar kerja yang semakin kompleks. Tetapi demi mencapai hal tersebut, kita tidak bisa memperbaikinya sendiri.
Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pendidikan harus didorong dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional. Meskipun upaya perbaikan sistem pendidikan harus dilaksanakan secara konsisten, peran seluruh pemangku kepentingan dalam proses ini sangatlah penting.
Demi mencapai sebuah perubahan yang sangat signifikan pastinya memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dari setiap warga negara, lembaga pendidikan, industri, dukungan, dan partisipasi aktif masyarakat.
Bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan industri juga perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik pasar tenaga kerja dengan mengembangkan kurikulum serta memberikan pelatihan yang relevan.
Hal tersebut diharapkan Negara Indonesia mampu mengatasi tantangan di bidang pendidikan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik bagi masyarakat melalui inisiatif yang komprehensif dan terkoordinasi.
Hanya dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, visi peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan dapat terwujud secara perlahan.
Selain itu, penguatan infrastruktur pendidikan di seluruh tanah air Indonesia, khususnya di daerah terpencil maupun marginal, juga penting untuk menjamin akses yang setara dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Program seperti menyediakan akses internet yang terjangkau dan pembangunan fasilitas sekolah dapat membantu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh negeri. (*)
Penulis : Defika Tasya Salsabila
Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB University
Editor : Yosep
