TAMANSARI-RADAR BOGOR, Rencana bimtek kepala desa se-Kabupaten Bogor yang akan dilaksakan 17 Desember 2023 mendatang, menyita perhatian.
Para kepala desa diminta untuk membayar Bimtek akhir tahun itu sebesar Rp10 juta, untuk satu orang. Jika membawa keluarga dalam bimtek tersebut, kepala desa dikenakan biaya tambahan Rp 3 juta per orang.
Baca juga: Heboh, Kabar Kades se-Kabupaten Bogor Diminta Rp10 juta Untuk Biaya Bimtek
Angka Rp10 juta untuk mengikuti bimtek itupun dianggap besar. Apalagi jika uang Rp10 juta yang digunakan, bersumber dari dana desa.
“Itu besar, jangan sampai ambil dari dana desa,” kata Riskia Maulida, salah satu warga Tamansari kepada Radar Bogor, Minggu (10/12/2023).
Apalagi kata dia, uang Rp10 juta dikalikan jumlah kepala desa yang ada di kabupaten Bogor, itu angkanya sangat fantastis. Uang tersebut bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Ada ratusan kepala desa, kalikan saja, sudah berapa milyar itu,” tuturnya.
Iapun mengaku aneh, bimtek dilakukan di Bandung. Kata dia, bimtek bisa memilih tempat di Bogor, atau bisa mengunakan fasilitas pemkab Bogor. Sehingga tidak memakan biaya hingga Rp10 juta.
“Di Puncak juga banyak hotel, harganya gak mahal, atau bisa di gedung fasilitas milik Pemkab Bogor. Lebih murah juga,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua MPB (Markas Pejuang Bogor), Atiek Yulis angkat bicara perihal biaya Bimtek yang mahal tersebut. Iapun mengaku heran, bimtek dilakukan di luar kota. Padahal bisa saja dilakukan di Kabupaten Bogor.
“Adanya rencana bimtek seluruh kades di Kabupaten Bogor yang akan diselenggarakan di bandung dengan membayar 10 juta per kades jadi tanda tanya besar oleh masyarakat, mahal sekali dan kenapa harus di Bandung,” katanya kepada Radar Bogor, Minggu (10/12/2023).
Atiek memaparkan, Bimtek itu tugasnya Pemda Bogor. Dalam hal ini, melalui DPMD.
“Mengenai anggaran bisa pakai anggaran dari DPMD,” tuturnya.
Lanjut Atiek, Bimtek bisa dilakukan di wilayah yang berada di Kabupaten Bogor. Kata dia, banyak hotel di Bogor yang bisa dijadikan tempat untuk menggelar bimtek tersebut. Sehingga bisa selesai dalam satu hari. Sehingga biayanya jauh lebih murah.
“Jika dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor, bisa menghemat biaya dan waktu, PAD-nya pun bisa kembali ke Pemda Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Untuk pelaksanaan bimtek sendiri, kata di, bisa dilakukan melalui asosiasi mereka sendiri yaitu APDESI. Sehingga bisa menekan biaya Bimtek.
“Dengan biaya jauh lebih murah karena pertimbangan diatas,” paparnya.
Atiek pun mengatakan, pembinaan sudah menjadi kewajiban dari institusi Inspektorat, kejaksaan, POLRI atau BPK.
Sehingga, kata dia para kades harusnya sudah mendapatkan pembinaan tentang kegiatan samisade, dana desa dan lainnya.
Baca juga: Penyelenggara Bimtek Bantah Kejari yang Menginisiasi: Mereka Narasumber
“Jadi seharusnya sudah diberikan arahan atau warning jangan sampai ada penyelewengan anggaran atau sampai ada temuan,” tuturnya.
Perihal berita tentang rencana bimtek ini sudah viral, kata dia, pemda harus turun tangan menyelesaikan hal tersebut.
“jangan sampai masalah baru bermunculan,” tukasnya. (all)
Penulis: Arifal
Editor: Rany Puspitasari
