25 radar bogor

Tarif Bus Transpakuan Bogor-Cibubur Terlalu Mahal, Bima: Akan Kami Bicarakan Lagi

Bus Transpakuan
Bus Transpakuan tujuan Cibubur mulai uji coba Senin (24/7/2023) hingga 4 Agustus 2023. SOFYANSYAH/RADAR BOGOR

BOGOR-RADAR BOGOR, Tarif Rp25 ribu yang dicanangkan Perumda Transpakuan pada moda transportasi Bus Transpakuan jurusan Cibubur dikeluhkan sejumlah penumpang. Mereka merasa tarif tersebut terlalu mahal dan memberatkan.

Baca Juga : Tarif Bus Transpakuan Tujuan Cibubur Rp25 Ribu Dinilai Terlalu Mahal

Menjawab keluhan itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan Pemerintah Kota Bogor akan membicarakan kembali soal tarif tersebut bersama pihak-pihak terkait. Di antaranya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan PT Transjakarta.

“Pasti akan kami bicarakan lagi dengan mereka agar kerja sama itu juga bisa ikut memberikan subsidi ke pelanggan,” janjinya saat ditemui Radar Bogor di SMPN 8 Kota Bogor, Senin (7/8/2023).

Bus Transpakuan jurusan Cibubur yang menjadi feeder LRT saat ini masih pada masa uji coba. Perumda TransPakuan Bogor memperpanjang uji coba Bus tersebut hingga tanggal 18 Agustus 2023.

Hal itu lantaran, hasil uji coba selama dua pekan lalu belum menunjukkan hasil yang maksimal. Jumlah penumpang bus yang diperuntukan bagi pekerja asal Kota Bogor tersebut belum sesuai harapannya.

Selama uji coba kemarin jumlah penumpang di angka 134 orang. Pihak Perumda Transpakuan menyebut akan berusaha kembali meningkatkan sosialisasi untuk menambah jumlah penumpang bus tersebut.

Bima melihat sepinya peminat disebabkan unit Bus Transpakuan masih terbatas dan masih di masa uji coba. “Kami akan evaluasi dan sosialsasikan terus. (Hasil uji coba saat ini) belum bisa jadi ukuran. Mungkin konektifitasnya belum maksimal. Tapi ini harus kami evaluasi,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Salah seorang penumpang, Rizki Dwi Ananda menyebut tarif Rp25 ribu tidak sebanding dengan jarak dan fasilitas yang diberikan Bus Transpakuan. Menurutnya harga itu masih terlalu mahal untuk moda transportasi harian.

“Bus yang digunakan masih Bus Rapid Transit (BRT), berbanding terbalik dengan JR Connexion dari Halte Damri Botani atau TransJabodetabek dari Ciawi yang dengan harga Rp25 ribu sudah sampai Monas tanpa transit serta dengan fasilitas seat 2-2,” tuturnya kepada Radar Bogor.

Mahalnya tarif yang ditetapkan masih membuatnya berpikir dua kali untuk memilih Bus Transpakuan sebafai moda transportasi hariannya. Menurutnya bus tersebut mungkin hanya cocok untuk prnumpang yang bekerja di Cibubur saja.

“Kalau tarifnya Rp10-12 ribu sebenernya masih mikir 2x karena harga LRT-nya lumayan tinggi. Harapannya bisa ada subsidi supaya lebih bersahabat,” harapnya.

Rizki menilai jalur Bus Transpakuan yang terhubung dengan LRT memang efektif bagi para warga Kota Bogor yang bekerja di Jakarta. Karena bisa terhindsr macet dengan menaiki LRT. Ia pun mengaku memilih moda bus untuk menghindari kepadatan di Stasiun Manggarai.

Direktur Utama Perumda Transpakuan, Rachma Nissa Fadliya menjelaskan, penentuan tarif Bus Transpakuan merupakan hasil perhitungan dari komponen biaya pihaknya.

Besaran tarif Rp25 ribu tersebut didapatnya dari hasil kajian yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor mengenai aksesibilitas layanan transportasim

“Dalam kajian tersebut, ada potensi penumpang yang memerlukan transportasi umum untuk bisa masuk dan keluar Kota Bogor dari dan ke DKI Jakarta. Dari situlah kami melihat peluang pengembangan layanan, dan melakuan riset operator lain yang sudah terlebih dahulu buka jalur trans Jabodetabek,” terang Nissa (sapaan akrabnya) saat dikonfirmasi Radar Bogor, Kamis (27/7).

Hasil analisa awalnya itu menunjukkan bahwa potensi layanan tersebut bisa dilakukan secara komersil tanpa Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik.

Baca Juga : Uji Coba Bus Transpakuan Feeder LRT Diperpanjang, Tarif Masih Rp15 Ribu

Oleh sebab itulah pihaknya melakukan uji coba dan mengevaluasi terhadap hasil kajian tersebut untuk mengetahui potensi tarif itu bisa di implementasikan.

“Tapi kalau kemudian hasil dari uji coba ini memang menunjukkan hasil tidak layak bahwa layanan ini berjalan secara komersil, hasil ini akan kami sampaikan kepada pimpinan kami untuk kemudian bisa mengarahkan apakah perlu dibantu dengan PSO atau tidak,” jelas Nissa. (fat)

Reporter : Reka Faturachman
Editor : Yosep