25 radar bogor

Desa Bermasalah Tak Boleh Dapat Samisade Lagi

Salah satu jalan yang dianggarkan dan dibangun melalui program Samisade, Kecamatan Citeureup. (Radar Bogor/ Hendi Novian)

CIBINONG-RADAR BOGOR, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman meminta Pemkab Bogor tidak lagi menyalurkan satu miliar satu desa atau samisade kepada desa-desa bermasalah.

Dari hasil pengawasannya, ada sekitar 30 persen desa yang bermasalah dalam melaksanakan program bantuan keuangan infrastruktur desa tersebut.

Baca Juga: DPMD Kembali Temukan Desa Tak Kerjakan Program Samisade

“Permasalahan itu meliputi kualitas pekerjaan dan laporan, jadi saya minta tidak diberikan lagi bantuan keuangan itu sebelum diselesaikan terlebih dahulu permasalahannya,” ujar Usep Supratman, Selasa (23/5).

Dia juga meminta program samisade dievaluasi secara menyeluruh. Sebab dia melihat banyak desa yang hanya menjalankan program tersebut namun mengesampingkan kualitas pembangunan.

Belum lagi persoalan waktu pekerjaan. Yang seharusnya rampung pada November atau Desember, kata dia, banyak pembangunan yang baru selesai di Januari tahun berikutnya. Bahkan sampai Maret.

Oleh karenanya, Usep meminta inspektorat bertindak tanpa harus menunggu tahun anggaran berjalan.

“Kan itu aduan masyarakat yang harus cepat direspon, dan itu dibolehkannya diaturan tanpa harus menunggu tahun anggaran berjalan,” tegasnya.

Sehingga, lanjutnya, ketika tidak ada penindakan cepat, banyak desa yang akhirnya mengulang kesalahan karena tindakannya dianggap dibenarkan.

“Hasil pengawasan dan pengamatan legislatif program samisade ini ada positifnya ada negatifnya, tapi karena penindakan yang loyo, banyak desa yang menganggap tahun kemarin juga tidak diperiksa, pasti tahun ini juga tidak,” bebernya.

Baca Juga: Sudah Injury Time, DPMD Ancam Laporkan Proyek Samisade yang Bermasalah

Ke depan, politisi PPP ini meminta program samisade tidak terbatas pada nilai satu miliar, namun disesuaikan dengan kebutuhan desa. Termasuk desa-desa yang tidak ada lagi yang bisa dibangun, sebaiknya tidak lagi dianggarkan.

“Saya melihat banyak desa yang sebenarnya sudah selesai membangun, tapi karena ada program samisade seolah wajib mendapatkannya, akhirnya tidak jelas peruntukannya,” tukasnya.(*)

Reporter: Septi Nulawam
Editor: Imam Rahmanto