CIBINONG-RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya mengantisipasi terjadinya inflasi di daerah. Bersama dengan BUMD, antisipasi dilakukan dimulai dari sektor hulu, termasuk PD Pasar Tohaga sebagai bagian dari Tim Penanganan Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bogor.
“Inflasi daerah menurut saya tidak harus diantisipasi di hilir, tapi juga di hulu,” ucap Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan.
Menurutnya, ancaman resesi dan inflasi harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Meski daya beli masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor masih tinggi, namun kebutuhan pokok seiring waktu terus mengalami kenaikan harga.
“Antisipasinya itu tidak sebagai pemadam kebakaran, harusnya preventif memang, di Pemda pun akan membuat satu gerakan,” kata Haris.
Gerakan yang dimaksud yakni gerakan menanam cabai di pekarangan rumah secara masif. Ini juga menurutnya sebagai upaya merubah pola pikir masyarakat konsumtif menjadi produktif.
“Misalnya 100 ribu KK, setidaknya ibu-ibu tidak kesulitan membeli cabai, gerakan itu tidak hanya di hilir, tapi juga di hulu,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemkab Bogor telah menyiapkan anggaran sebesar Rp300 miliar dari APBD guna penanganan inflasi dan pemulihan ekonomi di tahun 2023. Anggaran ini nantinya dialokasikan ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dibelanjakan dalam bentuk yang berbeda.
“Selain infrastruktur, APBD Tahun 2023 cenderung untuk untuk penanganan inflasi dan pemulihan ekonomi yang mengacu ke pusat, total pagu kisaran Rp. 300 miliar,” ucap Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Achmad Wildan.
Berbeda dengan tahun 2022, Wildan melanjutkan, anggaran tersebut tidak hanya disalurkan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) dan Dinas Koperasi UKM, namun ke dinas-dinas lainnya.
“Sekarang bermacam-macam bentuk seperti di Dinas Ketahanan Pangan (DKP) untuk pembelian beras sebesar 1,6 miliar, guna ketahanan pangan di daerah,” jelasnya.(*)
Reporter: Septi Nulawam
Editor: Imam Rahmanto
