CIBINONG-RADAR BOGOR, Banyak kendala dalam upaya meningkatkan infrastruktur teknologi informasi (IT) pendidikan di Kabupaten Bogor. Tak hanya blank spot atau daerah yang tidak terjangkau internet.
Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyebutkan, kendala lainnya sering didapati dan menjadi tantangan bagi Pemkab Bogor. Diantaranya kurangnya tenaga pendidik yang berkompetensi di bidang IT dan komunikasi dan keterbatasan anggaran daerah.
Baca Juga: Pembangunan 184 Hunian Tetap Gunakan Teknologi Risha di Sukajaya
Kabupaten Bogor terdapat 1.852 SD dengan jumlah 1.537 negeri dan 315 swasta. Kemudian terdapat 749 SMP, 105 negeri dan 644 swasta yang tersebar di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan.
Hal itu menjadi tantangan bagi Iwan untuk memberikan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Terlebih, dalam menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi.
“Pemkab Bogor mengalokasikan APBD untuk pengadaan alat penunjang berupa server dan laptop di 302 sekolah dasar, untuk mendukung asesmen nasional berbasis komputer,” jelas Iwan saat menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Cibinong, beberapa waktu lalu.
Untuk jenjang SMP, ia menegaskan telah menambah pengadaan alat penunjang UNBK di seluruh sekolah negeri di Kabupaten Bogor, sejak 2018. Sementara pada tahun 2023 mendatang, pengadaan whiteboard interactive disiapkan untuk menunjang pembelajaran Kurikulum Merdeka.
“Agar implementasi IT bidang pendidikan semakin maju, berkembang dan merata, Pemkab Bogor tentunya tidak dapat bergerak sendiri. Kami butuh dukungan baik dalam hal anggaran, peningkatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi SDM dan perluasan jaringan internet di kawasan blank spot,” terang Iwan.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah menambahkan, pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah tugasnya belum maksimal dalam memanfaatkan aplikasi platform Merdeka Mengajar.
Baca Juga: Pengawasan SMA dan SMK di Kabupaten Bogor Dinilai Lemah
Dari jumlah guru pelaksana kurikulum sebanyak 20.793, baru 45,52 persen atau 9.464 guru yang telah memiliki akun, dan baru 10 persen atau 1.071 yang menyelesaikan tugas mandiri.
“Untuk kesiapan infrastruktur sekolah, rata rata sudah memiliki perangkat komputer ataupun laptop, hambatan di lapangan adalah terkendala dengan jaringan internet terutama di wilayah daerah blank spot,” tukasnya.(*)
Reporter: Septi Nulawam
Editor: Imam Rahmanto
