Pengawasan SMA dan SMK di Kabupaten Bogor Dinilai Lemah

DPRD Kabupaten Bogor memanggil pihak KCD untuk koordinasi dengan pemda. (Radar Bogor/ Septi Nulawam)

CIBINONG-RADAR BOGOR, Pengawasan terhadap SMA/SMK di Kabupaten Bogor dinilai lemah. Musababnya, banyak laporan semrawutnya pendidikan di sekolah tingkat atas.

Baca Juga: Ratusan SD di Kota Bogor Rusak, Baru 44 Sekolah yang Bakal Diperbaiki

Hal itu membuat geram Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo. Apalagi terdapat Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah I sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar

“Kami minta KCD untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena pengawasan SMA, SMK sederajat di Bogor sangat lemah, terutama di bawah Disdik Jabar,” kesalnya.

Menurutnya, banyak isu-isu pendidikan yang menjadi catatan seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pungutan terhadap siswa, pengajuan pembangunan, hingga program nasional sekolah penggerak.

Jajarannya telah memanggil pihak KCD Wilayah I, beberapa kepala SMA, dan Dewan Pendidikan pada Selasa (22/11) lalu.

“Mengenai pungutan, mereka menjelaskan adanya keputusan dari Gubernur Jabar terkait diperbolehkannya sekolah memungut iuran sukarela dari orang tua murid. Namun, di sisi lain kontradiktif yang menyebut pihak sekolah ditanggung negara,” papar Teguh.

Bagaimanapun, katanya, perlu adanya hubungan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait. Lemahnya pengawasan salah satunya disebabkan lemahnya juga komunikasi yang terjalin.

Baca Juga: SMKN 1 Leuwiliang Raih Predikat Sekolah Unggul

“Kami sarankan pihak KCD dan pihak sekolah untuk terus berkoordinasi dengan kami agar terjalin hubungan sinergis simbiosis dan perlu adanya pembenahan dalam sistem pengawasan kepada SMA, SMK sederajat yang berlokasi di Kabupaten Bogor,” pungkasnya.(*)

Reporter: Septi Nulawam
Editor: Imam Rahmanto

Berita Lainnya