JAKARTA-RADAR BOGOR, DPP PDI Perjuangan menggelar tabur bunga dalam rangka memperingati peristiwa Kudatuli yang terjadi pada 27 Juli 1996 lalu. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan beberapa keluarga korban dari peristiwa Kudatuli.
Menurut Hasto, pihaknya tidak pernah melupakan peristiwa bersejarah tersebut. Dia mengutarakan, penyerangan terhadap kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro merupakan esensi perjuangan rakyat.
Baca juga:PDIP Dorong Usut Tuntas Peristiwa ‘Kudatuli’ 27 Juli 1996
“Peristiwa 27 Juli suatu basis kekuatan moral tentang politik yang disampaikan Ibu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Red). Politik yang menyatu dengan kekuatan rakyat itu sendiri, karena itulah esensi dari kekuatan PDIP,” kata Hasto di kantor PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).
Hasto menjelaskan, peristiwa Kudatuli merupakan intervensi kekuasaan era Orde Baru. Dia menyebut, Megawati melihat secara nyata bagaimana kantor PDIP dilakukan penyerangan secara brutal hingga menimbulkan korban jiwa.
“Ibu Mega sebagai ketua umum yang sah pada 27 Juli 1996 melihat bagaimana kantor partai ini diserang secara brutal dan kemudian timbul korban jiwa, itu titik yang sangat gelap dalam demokrasi kita. Bagaimana pemerintahan menyerang parpol yang sebenarnya sah di mata hukum dan di mata rakyat,” cetus Hasto.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Hasto menuntut agar pelaku intelektual peristiwa Kudatuli bisa diusut tuntas. Hal ini sebagai upaya penegakan hukum.
Baca juga: Peringati Tragedi Kudatuli, Sekjen PDI Perjuangan Ingatkan Demokrasi yang Dibungkam
“Esensinya yang paling berkeadilan, menghukum siapapun yang telah melakukan suatu skenario menciptakan tragedi kemanusiaan yang begitu kelam dalam sejarah demokrasi kita,” urai Hasto.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning meminta agar aktor intelektual penyerangan kantor DPP PDIP diusut tuntas. Terlebih diharapkan, peristiwa Kudatuli juga diharapkan dapat dimasukan ke dalam kasus pelanggaran HAM berat.
“Kita juga sudah ke Komnas HAM, ita minta jangan hanya bawahan pelaksana saja yang ditangkap tetapi aktor intelektualnya, apapun pangkatnya. Mereka semua masih bekeliaran tanpa proses hukum,” pungkas Ribka. (jpg)
Editor: Yosep/Zulfa-KKL
