RADAR BOGOR – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mendorong agar kasus penyerangan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996 untuk terus diusut, sehingga aktor intelektualnya bisa bertanggung jawab. Pernyataan ini disampaikan Hasto dalam mempringati Peristiwa ‘Kudatuli’.
“Kita akan terus membangun optimisme bagi kita dengan membangun kekuatan bersama. Pada akhirnya siapapun yang menjadi aktor-aktor intelektual terhadap serangan Partai Demokrasi Indonesia saat itu, harus dituntut di muka hukum biar keadilan betul-betul ditegakkan,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/7).
Baca juga: PDIP Apresiasi Tim Gabungan Atas Kasus Penembakan di Rumah Kadiv Propam
Menurutnya, meski memang peristiwa itu sudah terjadi pada 26 tahun lalu, tetapi pengusutan hukum kasus tersebut harus ditegakkan. Hasto tak memungkiri, Peristiwa Kudatuli merupakan peristiwa sejarah yang mengajarkan bahwa pemerintahan otoriter tidak akan tahan lama.
“Ibu Mega pesannya pada peringatan ini, mengingatkan agar dengan turun ke bawah, menyatu dengan kekuatan rakyat, menangis dan tertawa dengan rakyat, itu sejatinya memahami hakekat paling dasar kekuasaan politik yang berasal dari rakyat,” ujar Hasto.
Oleh karena itu, Hasto menyatakan peristiwa Kudatuli mengingatkan bahwa kekuatan partai berasal dari rakyat. Sehingga akan mengoreksi siapapun ketika watak pemerintahan telah bergeser dan melupakan cita-cita dari rakyat Indonesia.
“Kasus 27 Juli mengajarkan intisari kekuatan partai yang berasal dari rakyat yang ini akan menjadi sesuatu kekuatan moral yang maha dasyat,” tegas Hasto.
Baca juga: Peringati Tragedi Kudatuli, Sekjen PDI Perjuangan Ingatkan Demokrasi yang Dibungkam
Dalam kesempatan yang sama, politikus PDIP Ribka Tjiptaning sebagai salah satu korban menyatakan, kasus 27 Juli adalah penyakit kronis yang belum sembuh sampai saat ini. Karena itu pihaknya mendorong Komnas HAM memgusut tuntas peristiwa tersebut. “Sejarah harus tetap ditegakkan,” ucap Ribka.
Menurut Ribka, peristiwa Kudatuli merupakan sejarah kelabu. Dia menyebut, Komnas HAM saat itu menyebutkan lima orang meninggal dunia dalam kasus itu, bahkan beberapa orang dinyatakan hilang.
“Dulu saya pernah, ada seorang ibu-ibu yang sumbing. Melihat ada yang ditusuk bayonet. Ibu itu belakangan tidak ada lagi. Kemana? Ada juga teman saya hilang itu sampai sekarang tidak ketemu,” ungkap Ribka.
Oleh karena itu, Ribka meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut. Bahkan diharapkan, peristiwa 27 dinaikan menjadi kasus pelanggaran HAM berat. “Jangan sampai lupa 27 Juli itu,” pungkas Ribka. (jpg)
Editor: Yosep/Zulfa-(KKL)
