RADAR BOGOR, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, praktik politik uang menyebabkan biaya politik tinggi. Akibatnya, calon kepala daerah maupun calon legislator mencari dana tambahan dari sponsor yang tentunya tidak gratis.
Baca Juga : Sudah Duluan Kabur, KPK Baru Umumkan Pencegahan Bupati Ini ke Luar Negeri
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/7). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Dari beberapa survei yang kami lakukan dan data Kemendagri, biaya politik mahal sekali. Semakin tinggi biaya dikeluarkan, semakin besar peluang untuk menang. Semakin tinggi memberi uang, masyarakat kita semakin memilihnya,” kata Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (21/7).
Alex menjelaskan, pihak yang seringkali menjadi sponsor politisi, yaitu pengusaha atau kontraktor. Tentunya sponsor tersebut tidak memberikan dana secara gratis.
“Ada harapan kalau calon menang, agar mendapat proyek, atau ketika mengajukan izin pembukaan hutan atau pertambangan, berharap mudah,” ucap Alex.
Baca Juga :Dugaan Korupsi Mardani Maming, KPK Panggil 8 Saksi di Pekan Ini
Akibatnya, permufakatan sponsor politik tersebut menyebabkan terjadinya korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa. Karena itu, proses lelang di sebagian besar daerah, itu hanya formalitas saja. (jpg)
Editor : Yosep/Nadila-KKL
