CIBINONG – RADAR BOGOR, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengajak Pemerintah Kabupaten Bogor merumuskan arah pembangunan hingga Tahun 2025 mendatang.
Baca Juga : Yusfitriadi: Perlu Evaluasi dan Audit Proyek Hotel Sayaga
Hal itu penting mengingat masa jabatan kepala daerah yang akan berakhir Desember 2023. Sementara Pilkada baru akan digelar akhir 2024.
“Masa efektif kerja kepala daerah paling hanya tinggal satu semester lagi, tahun depan sudah tahun politik yang tentunya konsentrasi akan terbagi,” ujar Rudy Susmanto, dalam diskusi publik yang digelar Lembaga Studi Visi Nusantara di Cibinong, Rabu (29/6/2022).
Dalam pilkada yang digelar serentak pada akhir 2024, kata Rudy Susmanto, kepemimpinan daerah akan diisi oleh pelaksana tugas yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kepala daerah terpilih, baru akan dilantik pada April 2025. “Karena itu kita harus merumuskan Kabupaten Bogor hingga 2025 sejak hari ini,” tegasnya.
Rudy pun mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Bogor. Menurutnya, dampak pandemi terhadap berbagai sektor perlu penanganan yang lebih ekstra.
Untuk itu, perlu adanya terobosan agar akselerasi pembangunan yang berdampak terhadap pemulihan ekonomi daerah.
“Kita ingin ada inovasi, ide baru untuk membangun Kabupaten Bogor, kami berharap diskusi ini terus dibangun, khususnya antara eksekutif dan legislatif agar komunikasi lebih baik lagi,” katanya.
Meski begitu, dia meminta agar pemerintah daerah agar menunjukan perbaikan melalui program -program inovatif untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Bogor.
“Program yang dicanangkan tetap akan kita laksanakan, tapi dengan administrasi yang rapih. Kita tidak mau niatan baik nanti ujungnya tidak baik, kita ingin membangun dan maju juga bersama,” katanya.
Selain itu, Politisi Partai Gerindra ini juga meminta Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor meningkatkan transparansi kepada masyarakat baik program maupun anggaran.
Sehingga lanjutnya, kepercayaan publik dapat kembali pasca kasus suap auditor Badan Pengelola Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat yang melibatkan Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin yang masih didalami KPK.
“Khususnya PUPR, sebagian tender sudah berjalan, sudah mulai lelang dan dinas lain pun sama. Kita kembalikan kepercayaan publik , ULP harus betul-betul transparan supaya media bisa menyampaikan kepada publik bahwa program Kabupaten Bogor berjalan dengan baik,” kata Rudy Susmanto.
Sementara itu, Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi menuturkan, persoalan hukum yang menjerat Ade Yasin dan sejumlah ASN jangan sampai melemahkan kinerja Pemkab Bogor.
Dia mendorong lembaga eksekutif dan legislatif saling intens mengevaluasi kinerja dan terus melakukan perbaikan.
Baca Juga : Soal Pembelian Minyak Goreng Pakai Aplikasi, Kadisdagin: Menyulitkan Masyarakat Kecil
“Saya menyodorkan agar duduk serius antara eksekutif legislatif dan sekda untuk membicarakan apa yang menjadi kelemahan pengelolaan pemerintahan ini, agar tidak terburu habis momentumnya,” kata Yusfitriadi.
Menurutnya, masa periode jabatan kepala daerah Pemkab Bogor tidak lama lagi. Sehingga, harus ada inovasi terukur dan cepat agar permasalahan yang ada dapat terselesaikan di akhir masa jabatan.
“Efektivitas jabatan legislatif dan eksekutif tidak lebih dari satu tahun lagi, sisanya fokus terhadap pemilu 2024,” tandasnya. (cok)
Reporter : Septi Nulawan
Editor : Yosep
