25 radar bogor

Mahathir Minta Malaysia Klaim Kepulauan Riau, Begini Sikap Indonesia

Malaysia Klaim Kepulauan Riau
Mahathir Mohamad meminta Malaysia Klaim Kepulauan Riau.

JAKARTA-RADAR BOGOR, Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad membuat pernyataan provokatif. Ia meminta Malaysia mengklaim kepulauan Riau dan Singapura karena merupakan bagian dari tanah Melayu. Artinya, kedua pulau itu teritori dari wilayah mereka.

Baca Juga : Rencana Pertemuan Jokowi-Putin 30 Juni  Jadi Sorotan Dunia, Apa Agendanya?

Hal itu diutarakan Mahathir dalam pidato pembukaan yang disiarkan media sosial Minggu (19/6/2022), sebagai mana ditulis media Singapura, Strait Times, Selasa (21/6/2022).

“Kita harusnya tak hanya meminta Pedra Branca dikembalikan, atau Pulau Batu Puteh, kita juga harus meminta Sinngapura pun Kepulauan Riau, mengingat mereka adalah bagian dari Tanah Melayu (Malaysia),” kata Mahathir, Selasa (21/6/2022).

Menurut Mahathir, luas lahan Malaysia dahulu terbentang dari Tanah Genting Kra di Thailand hingga Kepulauan Riau dan Singapura. “Namun, wilayah tersebut sekarang terbatas di Semenanjung Malaysia,” ujarnya

Mahathir juga bertanya-tanya apakah Malaysia bukan milik bumiputera (warga Melayu). Pasalnya banyak warga Melayu masih miskin dan cenderung menjual tanahnya.

“Jika kami menemukan kami salah, kami harus memperbaiki kesalahan ini sehingga tanah kami tetap tanah Melayu,” ucapnya.

Pernyataan pria berusia 96 tahun itu pun sontak menuai banyak kritik, terutama dari berbagai pihak di Indonesia.

Deputi V Kantor Staf Presiden RI, Jaleswari Pramodhawardani menilai, komentar Mahathir salah kaprah. Menurutnya, ada standar kendali efektif dalam menentukan kedaulatan wilayah.

“Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Kepulauan Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia,” kata Jaleswari melalui keterangan tertulis.

Jaleswari menerangkan, bahwa pemerintah Indonesia menggelar administrasi pemerintahan lewat proses demokratis di Kepulauan Riau, melakukan pencatatan penduduk, penerapan hukum nasional, dan penegakan hukum. “Hal-hal itu merupakan urusan yang hanya bisa dilakukan pemerintahan yang sah,” ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan Mahathir berhenti melontar komentar yang bisa memicu ketegangan dengan Indonesia.

Baca Juga : Kloter Ketiga Jemaah Haji Asal Kabupaten Bogor Diberangkatkan

“Daripada, membikin pernyataan-pernyataan yang justru menjadi masalah baru dalam hubungan Indonesia dan Malaysia. Cukuplah bagi generasi Indonesia maupun Malaysia, pengalaman di masa lalu yang meninggalkan bekas yang tidak sederhana dalam relasi Indonesia-Malaysia,” kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta.

Haedar juga berharap, tokoh-tokoh Indonesia meninggalkan potensi konflik di masa lalu yang dimiliki dua negara ini. “Untuk kita melangkah ke hal baru, ke masa baru dan ke masa depan yang mewariskan kebersamaan Asean dan bangsa serumpun lebih pada titik temu daripada titik beda,” pungkasnya. (net)

Editor : Yosep