CIBINONG-RADAR BOGOR, Proses lelang di Unit Layanan Pengadaan atau ULP Kabupaten Bogor pada proyek APBD Kabupaten Bogor kembali mendapat sorotan.
Baca Juga : Soal Temuan Tim BPK Pada Proyek di Dinas PUPR, KPK Korek Keterangan Ade Yasin
Ini setelah KPK menangkap Bupati Bogor Ade Yasin dan sejumlah pejabat Pemkab Bogor yang diduga melakukan suap kepada pejabat Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat.
‘’Dugaan suap ini kabarnya karena ada temuan pada proyek Cibinong a Beautiful City, atau upaya Pemkab menata kawasan ibukota kabupaten menjadi lebih cantik. Dugaan pengusaha pemenang proyek tersebut memberikan komisi kepada pejabat pemkab yang telah memenangkan pelaksanaan tender,’’ kata Ketua Peduli Rakyat Bogor (PRB) Johan Pakpahan.
Menurut dia, praktek-praktek ini tak boleh lagi terjadi pada proses lelang di ULP Kabupaten Bogor. ULP harus lebih selektif lagi menentukan pemenang pada sisa proyek tahun 2022.
‘’Penangkapan bupati dan sejumlah pejabat oleh KPK ini harus menjadi pembelajaran agar tak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya,’’ jelas Johan.
Baca Juga : KPK Kembali Panggil Pejabat Pemkab Bogor, Jadi Saksi Kasus Suap Ade Yasin
Sebelumnya, pemenang proyek selalu mendapat paksaan untuk menyetorkan komisi kepada oknum pejabat 15 hingga 20 persen. Kondisi ini jelas berakibat kerja pemenang proyek tidak baik dan menjadi temuan BPK.
Makanya PRB meminta ULP Kabupaten Bogor transpran sehingga tidak ada lagi iming-iming hadiah atau upeti.
‘’Tinggalkan pola lama dan buka komunikasi seluas-luasnya, dan jangan ada lagi ULP Kabupaten Bogor tak bisa diajak komunikasi atau settingan dalam proses lelang untuk memenangkan salah satu peserta lelang yang menjanjikan hadiah dan upeti,’’ jelas politisi PDI Perjuangan ini. (unt)
