CIBINONG-RADAR BOGOR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor, Jumat (13/5).
Pemanggilan dilakukan melanjuti kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun 2021 yang melibatkan Ade Yasin, Bupati Bogor non aktif.
Baca juga: Di Tangan Dingin Rusli Prihatevy, Stigma Partai Politik Hadir Lima Tahun Sekali Berubah
Sebanyak enam pejabat menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Di antaranya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya bersama sekretarisnya Andri Hadian; Sub Koordinator Pelaporan BPKAD, Hanny Lesmanawaty; Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda Kabupaten Bogor, Ruli Fathurahman; Inspektur juga mantan Kepala BPKAD tahun 2019 – 2021, Ade Jaya; dan Kabag Sarpras Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Desirwan.
Sebelumnya, Bupati Bogor non aktif, Ade Yasin resmi ditetapkan tersangka dalam kasus suap terhadap pegawai BPK perwakilan Jawa Barat.
Selain Ade Yasin, pejabat Pemkab Bogor yang menjadi tersangka di antaranya Iksan Ayatulloh, Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor; Maulana Adam, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor; dan Rizki Taufik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dalam operasinya, KPK mengamankan barang bukti uang sejumlah Rp 1,024 miliar, terdiri dari uang tunai sebesar Rp 570 juta dan uang yang ada pada rekening bank dengan jumlah sekitar Rp 454 juta.
Suap dilakukan Pemkab Bogor agar kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Jabar.
Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, dalam suasana keprihatinan dan berduka atas kasus tersebut, dirinya meminta dukungan dari semua pihak agar pelaksanaan kegiatan Pemkab Bogor tetao berjalan dengan baik.
“Kegiatan yang sudah terjadwal selesai, konsolidasi dengan forkopimda, DPRD semua berjalan, dan sekarang sudah normal,” ujarnya.(cok)
