Menurutnya, jangan sampai ada warga yang berhak mendapatkan pembiayaan pemerintah menjadi hilang lantaran verval dilapangan tidak hati-hati.
Pria yang kerap disapa ASB itu juga menyayangkan dengan kebijakan penonaktifan kepesertaan BPJS PBI APBN oleh Kementerian Sosial. “Sangat disayangkan,” ucapnya.
Pria yang kerap disapa ASB itu menjelaskan, sejauh ini belum ada satu kriteria utama untk data warga miskin baik untuk bantuan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain.
Politisi PPP itu menambahkan jika sudah ada kriteria utam, baru berbicara syarat teknis. Ia juga menyarankan agar pemerintah pusat juga memperhatikan kondisi daerah yang tengah mengalami kesusahan dalam pembiayaan APBD di tengah pandemi Covid. “Jangan ego pemerintah pusat, dampaknya daerah yang terdampak,” katanya.
Sebelumnya, tak kurang dari 39.975 warga Bogor dinon aktifkan sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN tahun ini. Penonaktifan kepesertaan BPJS PBI tersebut tertuang melalui surat keterangan (SK) Mensos Nomor.56/HUK Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta PBI JK 2020 Tahap Ketiga.
’’Kementerian Sosial sudah menon aktifkan 5.227.852 jiwa peserta BPJS Kesehatan PBI APBN. Untuk Kota Bogor ada 39.975 jiwa,” kata Kepala BPJS Kese hatan Cabang Bogor, Farurozi, Rabu (8/7).
