BOGOR-RADAR BOGOR, Nasib 39.975 warga Bogor yang dinonaktifkan sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN tahun ini masih menggantung. Musababnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor baru akan mengcover biaya peserta yang dialihkan menjadi BPJS PBI APBD ketika ditetapkan.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyebut jika pemerintah tengah mengejar untuk melakukan proses Verval secepatnya, sehingga dapat berjalan di bulan Agustus.
“Kita berharapkan data BPJS PBI APBD bisa aktif pada Agustus bulan depan,” ujar Dedie kepada Radar Bogor, Kamis (09/7).
Berdasarkan SK Mensos Nomor.56/HUK tahun 2020, penetapan data yang dinonaktifkan dari pembiayaan APBN mulai aktif pada 1 Mei 2020 lalu. Artinya ada jeda sekitar dua bulan yang tidak dibiayai oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.
Dedi menegaskan, Pemkot Bogor baru akan membiayai peralihan BPJS PBI APBD itu berlaku pada saat penetapan setelah dilakukan Verval diseluruh 68 kelurahan se-Kota Bogor. “Masa jeda itu tidak tahu siapa yang akan biayai, kita bicaranya pembiayaan pada bulan Agustus kedepan,” ucapnya.
Sementara itu, DPRD Kota Bogor meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berhati-hati ketika melakukan verifikasi faktual (Verval) kepada 39.975 penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN yang dinon aktifkan tahun ini.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mengatakan, harus ada kriteria yang pasti untuk menilai peserta yang nantinya tidak masuk dalam kriteria BPJS PBI APBD atau yang layak mendapatkan bantuan dari pembiayaan Pemkot Bogor.
