BOGOR-RADAR BOGOR, Kritik keras disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya, pada keputusan pembentukan Dewan Aglomerasi yang ada dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
Bima berpendapat, terdapat 2 hal yang tidak jelas dalam pembentukan Dewan Aglomerasi yang akan memimpin wilayah aglomerasi Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Cianjur (Jabodetabekjur).
“Yang tidak jelas dari Dewan Aglomerasi ini sejauh mana kewenangan Kepala Daerah terkait dewan aglomerasi. Jadi ada Gubernur DKJ yang dipilih langsung dan ada dewan aglomerasi. Terus kewenangannya bagaimana? Dalam soal perencanaan, penganggaran, dan pengawasan? Itu tidak jelas,” tegas Bima di acara Musrenbang RPJPD Kota Bogor di IICV Mal Botani Square, Kamis (18/4/2024).
Dirinya juga menilai rencana induk pengembangan kawasan aglomerasi yang ada di bawah Dewan Aglomerasi tidak jelas.
“Ada rencana induk pengembangan kawasan aglomerasi, tapi tidak jelas sejauh mana rencana induk itu mengakomodir apa yang hari ini kita bahas dan sepakati yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor,” tekannya.
Baca juga: Nama Pj Wali Kota Bogor Masih Dirahasiakan Bima Arya, Pengumuman Tunggu Ini
Bima berpikir, ketidakjelasan tersebut muncul akibat Kepala-kepala Daerah se-Jabodetabekjur yang tidak pernah dilibatkan dalam rencana pembentukan Dewan Aglomerasi.
“Pembahasan Dewan Aglomerasi dilakukan di Jakarta antara para elit Jakarta tertentu saja. Itu catatan keras yang kami suarakan ketika saya jadi Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi),” ucap Wali Kota Bogor itu.
Meski begitu, Bima memandang pembentukan Dewan Aglomerasi merupakan jawaban atas kebingungan para kepala daerah yang terkait koordinasi persoalan yang menyangkut daerah lain dalam kawasan aglomerasi seperti banjir dan urusan transportasi. (Fat)
Penulis: Reka Faturachman
Editor: Rany Puspitasari
