BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggelar High Level Meeting TPID & TP2D Se-Jawa Barat terkait pengendalian inflasi, baru-baru ini.
Baca Juga : Gerindra 6 Kursi, Zaenal Abidin Didorong Jadi Pimpinan DPRD Kota Bogor 2024-2029
Adapun, kegiatan yang mengangkat tema ‘Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadan dan Idul Fitri serta Perluasan Digitalisasi Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat’ itu, berlangsung di Hotel Hilton, Kota Bandung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor yang juga Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya pengendalian inflasi daerah dan perluasan digitalisasi, di mana Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin memberikan arahan kepada para kepala daerah, sekda maupun perwakilan pemda se-Jawa Barat yang hadir.
Total ada 9 poin yang disampaikan, diantaranya TPID bersama satgas pangan diminta mengintensifkan pemantauan dan pengawasan harga serta ketersediaan stok secara rutin maupun berkala jelang dan selama HBKN, perangkat daerah melaksanakan Gerakan pangan Murah (GPM).
Kemudian, Operasi Pasar Murah Bersubsidi dan operasi pasar lainnya untuk stabilitas harga dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara efektif dan selektif dengan memperhitungkan tepat lokasi, tepat pemilihan komoditas pangan dan tepat sasaran.
Selan itu, memastikan dan menjaga ketersedian pangan dengan melibatkan BUMD dan BUMDES serta distribusi pangan pokok masyarakat, mengoptimalkan penyaluran dan distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pemprov dan pemkot/pemkab menyiapkan bantuan sosial pangan/sembako yang bersumber dari APBD Provinsi dan kota/kabupaten.
Pemkot/pemkab diminta memenuhi standar Cadangan Pangan pemerintah Daerah (CPPD) sesuai Peraturan Badan pangan Nasional No.15/2023 dimana total CPPD yang harus dipenuhi sebanyak 7.290,72 ton untuk kabupaten/kota dan 1.934,54 ton untuk provinsi.
Pemanfaatan dana BTT secara selektif dan efektif. Kota/kabupaten secara konsisten melaporkan data hasil pemantauan hara data untuk komoditas pangan pada aplikasi SILINDA JABAR dan mengintensifkan koordinasi antar stakeholder.
Sementara untuk langkah strategis perluasan digitalisasi, pemkot/pemkab diminta untuk mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi belanja pemda dan meningkatkan literasi kepada masyarakat dalam transaksi pembayaran pajak dan retribusi.
Sebelumnya paparan turut disampaikan BPS Provinsi Jawa Barat terkait perkembangan ekonomi provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, perwakilan Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat, Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, Kepala BMKG Stasiun Klimatologi, Rakhmat Prasetia perkembangan cuaca hingga Kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muhamad Nur.
Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah usai kegiatan menyampaikan akan melaksanakan arahan yang disampaikan Pj. Gubernur Jawa Barat.
Baca Juga : Sudah Ada Sejak 1985, Yuk Kepoin Tempat Jus Murah yang Lagi Viral di Bogor
“Pada intinya semua menyampaikan agar daerah rajin melakukan operasi pasar di tempat yang tepat, rajin melakukan GPM, monitoring agar tidak terjadi penimbunan. Kemudian mengintensifkan pemantauan untuk HBKN, koordinasi pihak terkait khususnya BULOG dimana tingkat inflasi beras tinggi,” kata Syarifah.
Syarifah berharap harga yang tinggi dapat segera turun karena sesuai prediksi BMKG Jawa Barat bulan depan sudah memasuki masa panen. (ded)
Reporter : Dede Supriadi
Editor : Yosep
