25 radar bogor

Meski di Tahun Politik, Pemkot Bogor Jamin APBD 2024 Tetap Penuhi Layanan Dasar

DPRD
DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor anggaran 2024, pada Kamis (30/11/2023). DEDE/RADAR BOGOR

BOGOR-RADAR BOGOR, Pemkot Bogor menegaskan bahwa APBD 2024 bakal tepat sasaran, dan tetap memenuhi kebutuhan layanan dasar meski di tahun politik.

Baca Juga : Panggilan Untuk Warga yang Jago Desain, Pemkot Bogor Berencana Membangun Tugu Toleransi di GKI Pengadilan, Desainnya Bakal Disayembarakan

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan, penetapan APBD Kota Bogor sudah diatur proporsinya yang menjadi mandatori yakni sektor pendidikan yang dianggarkan sebesar 20 % dari APBD, dan sektor kesehatan sebesar 10 %.

“Artinya untuk kegiatan-kegiatan lainnya semua mengacu pada aturan yang berlaku. Tahun politik atau kegiatan pemilihan umum 2024 tidak berdampak begitu besar pada keuangan daerah dan kebutuhan dasar tetap terpenuhi,” kata Denny Mulyadi.

“Alhamdulillah, APBD Kota Bogor tahun 2024 ini telah disahkan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dimulai pada 5 Januari tahun ini,” sambung dia.

Denny Mulyadi memaparkan postur APBD 2024 Kota Bogor terdiri dari Pendapatan Daerah yang disepakati sebesar Rp3,043 triliun dan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,437 triliun serta Pendapatan Transfer sebesar Rp1,605 triliun.

Sedangkan untuk Belanja Daerah disepakati sebesar Rp3,117 triliun dan Pembiayaan Daerah disepakati dengan rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp84,145 miliar, Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp10,294 miliar dan Pembiayaan Netto sebesar Rp73,851 miliar.

Untuk mendukung program pelayanan dasar dan menyiapkan anggaran yang cepat tanggap selama 2024, Pemkot Bogor menganggarkan belanja tidak terduga (BTT) sebesar 92,112 miliar.

Kemudian, Terakhir, untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pilkada 2024, di dalam APBD telah dialokasikan anggaran hibah sebesar Rp80 miliar.

Namun demikian, kebutuhan untuk Pilkada tersebut sudah disiapkan di dalam dana cadangan Pilkada yang disiapkan senilai Rp 71,3 Miliar pada Tahun Anggaran 2023.

Adapun, hal itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2024.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menganggarkan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilkada) Tahun 2024 dalam Anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% dari total dana hibah Pilkada Tahun 2024.

“Sebenarnya untuk APBD 2024 tidak terlalu banyak terpakai untuk Pemilu, paling ada pengeluaran untuk hibah ke aparat keamanan, seperti Polisi, TNI, Kejaksaan, dan itu untuk pengamanan Pilkada 2024,” ucapnya.

Sehingga alokasi APBD yang dianggarkan untuk kebutuhan Pilkada hanya hihah untuk pengamanan di mana jika digabungkan dengan dana cadangan yang sebelumnya sudah disiapkan sejak tahun lalu anggarannya mencapai Rp80 miliar.

“Dan saat ini sudah dicairkan sebanyak 40 persen, dan kalau digabung ya totalnya hampir Rp80 miliar,” paparnya.

Denny Mulyadi juga menyebut sesuai mandatori, Pemkot Bogor mengalokasikan pagu anggaran untuk pendidikan sebesar 20 % atau sebesar Rp827 miliar dari total APBD Rp3,117 triliun. Lalu, untuk sektor kesehatan Pemkot Bogor juga mengalokasikan sebanyak 10 %.

Di dalam APBD 2024, DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor menyetujui pengalokasian anggaran untuk melakukan pembangunan dua unit sekolah baru di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Timur, guna menjawab persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Serta memastikan bahwa program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tetap dilanjutkan dengan anggaran Rp33,3 miliar dan program bantuan siswa miskin sebesar Rp9 miliar.

“Alhamdulillah kota Bogor juga dapat bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, itu kurang lebih nanti dapatnya dari Rp39 miliar yang dialokasikan untuk Penerima Bantuan Iuran atau PBI, dan untuk kebutuhan RSUD Kota Bogor,” papar dia.

Baca Juga : BPN Kota Bogor Akan Luncurkan Sertifikat Elektronik Aset Pemkot

Namun demikian, Denny Mulyadi mengakui pada tahun ini anggaran untuk pembiyaan pembangunan infrastuktur di Kota Bogor sedikit berkurang. “Untuk alokasi anggaran infrasturktur memang tahun ini lebih sedikit,” tandas Denny Mulyadi. (ded)

Reporter : Dede Supriadi
Editor : Yosep