PARUNGPANJANG-RADAR BOGOR, Debu jalanan di Parung Panjang tak begitu pekat Rabu (24/1/2024). Namun bagi yang baru menginjakan kaki di Parung Panjang, udara di sana cukup pengap.
Baca Juga : Kasus Eks Camat Parung Panjang Copot Baliho Bro Ron, BPKSDM Tunggu KASN
Ya, meski sudah diguyur hujan, rasanya sumuk. Lengket ke kulit. Masker menjadi andalan jika sedang berada di sana.
Udara segar bebas dari debu menjadi hal yang langka di sana. Ratusan ribu warga dari usia balita hingga lansia setiap hari menghirup oksigen bercampur debu itu.
Teras rumah-rumah warga di sana juga tak lepas dari debu. Apalagi yang tinggal di pinggir jalan. Pemiliknya harus rajin rajin membersihkan teras.
“Ini masih mending, lagi musim hujan. Kalau kemarau kemarin debunya sudah seperti kabut di puncak,” kata Herman warga Desa Gorowong kepada Radar Bogor Rabu (24/1/2024).
Ia tidak sendiri ada ratusan ribu warga Parung Panjang yang hidup dalam kepungan debu. Camat Parung Panjang, Chairuka Judhyanto mengatakan, saat ini jumlah warga Parung Panjang tercatat ada 134.523 jiwa. “Sebanyak 69.587 penduduk laki-laki dan 64.936 penduduk wanita,” katanya kepada Radar Bogor.
Desak Jalur Tambang
Pemerintah Provinsi Jawa Barat didesak untuk secepatnya merealisasikan rencana penyediaan infrastruktur jalan khusus bagi kendaraan operasional tambang, untuk meminimalkan kepadatan arus dan kecekakan akibat truk tambang di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Komisi V DPR Mulyadi mengatakan, dirinya akan meminta audiensi dengan Gubernur Jawa Barat untuk segera mengusulkan ke pemerintah pusat agar bisa segera mengintervensi.
“Kemarin kami komisi V menerima audiensi dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan. saya juga akan meminta audiensi segera dengan Pak Gubernur supaya Beliau bisa mengusulkan agar Pusat bisa segera mengintervensi,” katanya kepada Radar Bogor Rabu (24/1/2024).
Mulyadi mengatakan, dirinya juga akan trus memperjuangkan keberadaan jalan tambang tersebut. Kata dia, jika itu merupakan solusi mengakhiri penderitaan warga Parung Panjang, ia akan terus berupaya agar bisa terealisasi.
“Jika memang betul solusi, kami ingin menanyakan payung hukumnya seperti apa, komitmennya seperti apa. Terpenting kapan direalisasikannya sampai bisa difungsikan,” tuturnya.
Mulyadi berharap negara bisa hadir dengan maksimal. Termasuk bagi warga Parung Panjang. Kata dia, saat ini merupakan momentum bagi Pemerintah Pusat untuk dapat mengintervensi perbaikan jalan daerah melalui Inpres yang dalam hal ini terkorelasi dengan revisi Undang-Undang Jalan yang sudah disahkan.
Baca Juga : Begini Kondisi Parung Panjang Jelang Fajar, Ramai Truk Tronton
“Regulasi itu memungkinkan alokasi APBN untuk jalan-jalan yang berstatus jalan kabupaten maupun provinsi. Seperti yang ada di jalur alternatif puncak via Sukamakmur,” tukasnya. (all)
Reporter : Arifal
Editor : Yosep
