BOGOR-RADAR BOGOR, Beredar video bernarasi salah data kependudukan atau kepala keluarga (KK) manipulatif, yang berdampak pada membengkaknya jumlah pemilih dalam satu daerah di Kabupaten Majalengka, dan Kota Bogor hingga ribuan pemilih, pada Minggu (10/12/2023).
Dalam video berdurasi 2 menit 18 detik yang diposting oleh akun twitter @widodol_joko itu, dalam kontennya disebutkan bahwa ditemukan jumlah kepala keluarga (KK) manipulatif, dengan keterangannya tertulis ‘Ditemukan KK manipulatif, contoh ada 1 KK berisi 440 orang, ada lagi 1 KK berisi 1826 orang, ada lagi yang baru ditemukan di Bogor 1 KK berisi 1355 orang, satu lagi cara-cara curang’.
Benarkah hal tersebut?
Baca juga: Bawaslu Kabupaten Bogor Tegaskan Larangan Kades Terlibat Kampanye Pemilu, Bisa Didenda hingga Pidana
Faktanya, dari hasil penelusuran Jabar Saber Hoaks, ditemukan video serupa yang telah di unggah pada 4 April 2019 lalu, oleh akun youtube bernama dfauwzi49.
Dari rilis Jabar Saber Hoask yang diterima Radar Bogor, video itu disinyalir berkaitan dengan kejadian temuan adanya data Kartu Keluarga (KK) manipulatif, yang digunakan untuk menyusun data pemilih (DPT) Pemilu 2019.
Dilansir CNBCIndonesia pada keterangan yang sama, saat itu dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2019, saksi pemohon dari tim BPN Prabowo-Sandi, Agus Maksum menyatakan, bahwa timnya menemukan kartu keluarga (KK) manipulatif yang berasal dari 4 Kabupaten.
Saksi pun mengakui, bahwa KPU sudah melakukan koreksi. Namun, saksi menyatakan tidak mengetahui dengan pasti, apakah nama yang ada di dalam KK manipulatif tersebut menggunakan hak suaranya atau tidak.
Hasil akhir gugatan Pilpres 2019, adalah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terkait gugatan hasil Pilpres 2019.
Baca juga: Ini Dia Nomor Urut Capres-Cawapres di Pilpres 2024 Mendatang
Sehingga kesimpulannya, klaim video yang beredar saat ini tentang KK manipulatif adalah video tahun 2019. Saat itu, tim BPN Prabowo-Sandi melayangkan gugatan Pilpres 2019 terkait data pemilih (DPT) Pemilu 2019.
Jadi, video yang beredar tidak terjadi pada masa sekarang yang terkait dengan PEMILU 2024. Informasi ini adalah jenis kategori False Context. (*/ran)
Editor: Rany Puspitasari
