25 radar bogor

Bawaslu Kabupaten Bogor Tegaskan Larangan Kades Terlibat Kampanye Pemilu, Bisa Didenda hingga Pidana

Sejumlah baliho yang merupakan bagian dari Alat Peraga Kampanye (APK) sudah mulai bertebaran di sejumlah titik Kabupaten Bogor. (Radar Bogor/ Hendi Novian)

CIBINONG-RADAR BOGOR, Bawaslu Kabupaten Bogor menegaskan kepada para Kepala Desa, untuk tidak terlibat dalam kegiatan Kampanye Pemilu 2024.

Dalam Undang-Undang Pemilu, setiap kepala desa yang kedapatan terlibat bisa terjerat pidana penjara hingga denda.

Baca juga: Baru Sepekan Masa Kampanye, Panwascam Cibinong Temukan Banyak Pelanggaran

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Ridwan Arifin mengatakan, selain kepala desa, larangan terlibat dalam kampanye juga berlaku bagi perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye,” ujarnya, Rabu (6/12).

Jika melanggar hal tersebut, kepala desa bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta.

Kepada pelaksana atau tim kampanye, kata Ridwan, dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.

“Selain itu, pemerintah desa dan BUMDes dilarang menggunakan anggaran pemerintah untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye,” tegasnya.

Jika anggaran pemerintah desa dan BUMDes disumbangkan, atau diberikan kepada pelaksana kampanye dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1 miliar.

Baca juga: Masuk Masa Kampanye, Bawaslu Kota Bogor Siapkan Jajaran Tingkatkan Pengawasan

Ridwan menyebut, larangan ini dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, serta menjalankan tugas pencegahan pelarangan pemilu terhadap tindakan kepala desa dan jajarannya.

“Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bogor mengimbau agar kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan BUMDes tidak melakukan tindakan yang dilarang,” tandasnya.(cok)

Penulis: Septi
Editor: Rany Puspitasari