GUNUNG PUTRI-RADAR BOGOR, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor Cileungsi, menyerahkan santuan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris peserta, di Kabupaten Bogor.
Penyerahan santunan itu, diberikan langsung oleh Bupati Bogor, Iwan Setiawan, dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi, Awalul Rizal, kepada ahli waris dalam kegiatan Boling Bupati Bogor di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Baca juga: BPJS Kesehatan Siap Layani Skrining Riwayat Kesehatan Petugas Pemilu 2024
“Kami tadi serahkan santunan kepada ahli waris RT dan RW yang sudah terlindungi BPJS ketenagakerjaan,” kata Kepala BPJS ketenagakerjaan Bogor Cileungsi Awalul Rizal kepada Radar Bogor, Selasa (21/11/2023).
Adapun ahli waris yang mendapatkan santunan dalam boling di Gunung Putri itu, yakni ahli waris dari almarhum Rojali, Arien Fatimah. Lalu, ahli waris dari almarhum Agus, Jaenah. Kemudian ahli waris dari almarhum Salimun, Arsih.
“Masing-masing mendapatkan Rp 42 juta,” tuturnya.
Selain penyerahan santunan, BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi juga menyerahkan kartu kepesertaan simbolis, kepada RT dan RW yang ada di Kecamatan Gunung Putri.
“Penyerahan simbolis kartu tadi langsung oleh pak bupati, sebagai bentuk kepesertaan,” paparnya.
Rizal mengatakan, seluruh RT dan RW di Kabupaten Bogor bisa tercover BPJS ketenagakerjaan ini,
atas inisiasi Bupati Bogor.
“Dan sudah dirasakan manfaatnya,” paparnya.
Adapun iuran BPJS Ketenagakerjaan RT dan RW se-Kabupaten Bogor ini, kata dia berasal dari anggaran perubahan.
Di mana melalui inisiasi Bupati Bogor, iuran BPJS ketenagakerjaan para RT dan RW hingga Desember 2023 sudah tercover.
“Dari anggaran perubahan, Oktober sampai Desember. Namun tadi juga disampaikan, untuk tahun 2024 selama setahun, RT dan RW di Kabupaten Bogor akan terus diperpanjang Kepesertaannya,” paparnya.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Harapkan Data RT RW Bisa Selesai Terlaporkan
Untuk itu, Awalul Rizal meminta kepada RT dan RW di Kabupaten Bogor yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, untuk bisa segera melaporkan ke DPMD.
Iapun meminta kepada pemerintah desa, juga kecamatan, untuk memastikan kembali RT-RW di masing-masing wilayahnya agar tidak terlewat.
“Kami masih terus mengharapkan dari pihak desa dan Kecamatan untuk memastikan lagi seluruh RT dan RW yang sah pengangkatanya memberikan laporan ke DPMD. Sehingga kami pastikan tidak ada RT dan RW yang terlewat,” pintanya.
Sementara itu Bupati Bogor Iwan Setiawan memaparkan, fasilitasi kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan itu, merupakan salah satu bentuk perhatian Pemkab Bogor terhadap ketua RT dan RW.
“Tujuan utama pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan pada ketua RT, RW. Dengan Harapan, ada kenyamanan dan jaminan bagi ketua RT dan RW yang melaksanakan tugas,” paparnya.
Iwan memaparkan, para ketua RT atau RW merupakan ujung tombak pemerintah di lingkungan terkecil tingkat kewilayahan.
Diharapkan, upaya tersebut juga dapat memotivasi para ketua RT dan RW dalam menjalankan tugasnya. “Bisa memicu semangat kerjanya,” tukasnya. (all)
Penulis: Arifal
Editor: Rany Puspitasari
