JAKARTA-RADAR BOGOR, Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD memiliki komitmen ingin meningkatkan investasi di Indonesia. Hal ini disampaikan Ganjar saat menjadi narasumber dalam acara tahunan US-Indonesia Investment Summit ke-11 yang diselenggarakan AmCham Indonesia dan US Chamber of Commerce di Jakarta pada Selasa (24/10).
Baca Juga : Pada Kuartal III, Perbankan Syariah Catat Kinerja Moncer
Menurut Ganjar, ke depan Indonesia harus menyongsong ekonomi baru. Yakni, meningkatkan pelayanan investasi yang mudah dan cepat. Selain itu, harus didukung kepastian hukum dan penindakan hukum. ”Di dunia industri, kalau kita sebut adalah ekonomi baru. Maka, mesti lebih efisien dapat dilakukan kalau investor masuk tidak terlalu sulit, pungli harus dibasmi, mudah, cepat, serta kepastian dan penindakan hukumnya ada,” ujarnya.
Efisiensi tersebut, lanjut Ganjar, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, memanfaatkan sistem digitalisasi. ”Dalam sistem pemerintahan dan sebenarnya sudah punya namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan kami pernah praktikkan itu bisa efisien,” imbuhnya.
Sementara itu, kepastian dan tindakan hukum harus disertai dengan regulasi yang jelas, tepat, dan tegas. ’’Harus ada regulasi yang menangani soal investasi. Sehingga ada kepastian hukum dan jelas tindakannya,” terangnya. Politikus berambut putih itu menceritakan pengalamannya ketika menangani keluhan investor saat menjabat gubernur Jawa Tengah. Hanya dalam waktu sekitar satu jam, persoalan yang dikeluhkan investor tersebut sudah bisa diselesaikan.
”Saya pernah melakukan itu. Ada investor yang mengeluh kepada kami soal lamanya mengurus izin. Akhirnya saya telepon, waktu itu saya masih menjabat gubernur di Jawa Tengah. Hanya selang satu jam, persoalan yang dikeluhkan Investor dapat diselesaikan. Setelah satu jam, semua selesai dan berkasnya beres,” kisahnya.
Komitmen membawa kemudahan terhadap investasi itu juga akan dilakukannya ketika ia terpilih menjadi presiden. Selain memberikan kemudahan bagi investasi, pendapatan dari pajak harus dikelola dengan baik. Mulai sosialisasi, kemudahan, hingga perlunya dashboard khusus dari pendapatan negara.
’’Ini sesuatu yang menurut saya menjadi perhatian bersama. Dan tidak boleh menakutkan bagi wajib pajak. Kalau bayar pajak, kadang-kadang sulit dan takut. Dan semuanya menjadi rumit. Kenapa tidak kita permudah,” lanjutnya.
Badan usaha milik negara (BUMN) dan semua potensi pendapatan negara lainnya juga harus ditertibkan. ’’Sehingga nilai antikorupsi mesti tinggi, integritas mesti tinggi, dan penegakan hukum mesti tinggi,” tuturnya.
Baca Juga : Harga BBM Turun Rp1.100 Mulai 1 November 2023, Ini Daftarnya
Sementara itu, Executive Director US Chamber of Commerce John Goyer menyatakan bahwa periode presidensi Group of 20 (G20) Indonesia yang berlangsung sukses tahun lalu diikuti dengan keketuaan ASEAN tahun ini telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara kuat yang harus diperhitungkan. (jpg)
Editor : Yosep/Maura-pkl
