BOGOR – RADAR BOGOR, Di tengah ribuan orang berebut kursi sekolah negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023, sekolah swasta SMP PGRI 16 Kota Bogor justru sepi peminat.
Baca Juga: Tok! DPRD dan Pemkot Bogor Setujui KUA-PPAS 2024
Kondisi ini bahkan membuat sekolah swasta itu terpaksa tutup, dan membuat para siswa serta gurunya pindah ke sekolah PGRI lain.
Pantauan Radar Bogor menunjukkan bangunan SMP PGRI 16 Kota Bogor saat ini sudah kosong. Kelas-kelas sekolah itu sepi dan tampak kotor. Beberapa bagian ruang kelas juga mengalami kerusakan.
Pada PPDB tahun ini, SMP PGRI 16 Kota Bogor hanya mendapatkan 2 pendaftar, itu pun hanya sementara. Karena pada akhirnya mereka beralih ke sekolah lain.
Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kota Bogor, Usman Tonda membenarkan sepinya peminat menjadi alasan pihaknya memerger SMP PGRI 16 Kota Bogor.
Usman menuturkan, pada awal tahun 2023 sekolah ini hanya memiliki 23 siswa, 10 guru, dan 1 operator yang merangkap sebagai office boy.
Menjelang PPDB, pihak Yayasan menargetkan sekolah untuk merekrut 20 siswa baru agar operasional tetap berjalan. Selain itu, pihak Yayasan juga mengatakan akan melanjutkan operasional siswa kelas 8 dan 9 apabila para guru mau bertahan mengajar di sana.
“Kami sempat melakukan pertemuan dengan pihak sekolah setelah Kepala SMP PGRI 16 Kota Bogor meninggal dunia. Kami membicarakan soal pengganti Kepsek dan target PPDB itu. Namun pada akhirnya dari 10 guru yang bertahan hanya 6 orang dan yang aktif hanya 3 orang,” tutur dia.
Begitu juga dengan kondisi siswa yang sebagian besar berinisiatif pindah sekolah dan menyisakan 10 orang saja, 8 di antaranya kelas 9 dan 2 lainnya kelas 8. Pihak Yayasan pun kembali bertemu dengan sekolah dan membicarakan nasib operasional ke depan.
“Kami memberikan pilihan sekolah terus berjalan meski 10 siswa dengan syarat para guru siap mengajar. Namun ternyata tidak siap, ada guru yang diterima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ada yang ke sekolah lain, dan pensiun,” beber Usman.
Akhirnya pada bulan Juli lalu, pihak Yayasan memutuskan untuk memerger sekolah swasta itu dengan persekolahan PGRI. Para siswa dibebaskan memilih sekolah pindahan pilihan mereka. Bagi siswa yang memilih pindah ke sekolah PGRI lain dan siswa tidak mampu akan dibebaskan biaya.
Seluruh kelas 9 yang berisi 8 orang siswa kahirnya pindah ke SMP PGRI 6 Kota Bogor. Sementara 2 siswa kelas 8 yang tersisa pindah SMP PGRI 7 Kota Bogor dan SMP PGRI 9 Kota Bogor. Mereka saat ini sudah mulai bersekolah di sana.
Usman mengatakan pihak Yayasan sudah melakukan verifikasi dan koordinasi dengan Inspektorat Kota Bogor mengenai aset yang dimiliki oleh SMP PGRI 16 Kota Bogor.
Diketahui terdapat 30 unit komputer, meja, dan kursi yang belum diintervensi sampai saat ini. Sementara itu untuk bangunan sekolahnya, dikembalikan ke SMA PGRI 4 Kota Bogor karena selama ini pihak SMP hanya meminjam.
Tutup dan mergernya sekolah swasta itu diakui imbas tidak langsung dari tingginya minat masyarakat pada sekolah negeri. Usman berharap Pemerintah Kota Bogor konsistemn dengan aturan PPDB. Tidak menambah angka maksimal siswa dalam 1 rombongan belajar dan tidak menambah rombongan belajar.
“Harapannya kalau sudah diterima di sekolah swasta jangan ditarik. Karena sering terjadi eksodus pada sekolah swasta. Bahkan pada tahun ini terdapat 32 calon siswa SMP PGRI 7 Kota Bogor pindah padahal sudah diterima,” ungkapnya.
Selain SMP PGRI 16 Kota Bogor terdapat 4 sekolah lain yang jumlah siswanya kurang dari 200 orang. Di antaranya SMP PGRI 14 dengan 84 siswa, SMP PGRI 15 dengan 116 siswa, SMP PGRI 4 sebanyak 107 siswa, dan SMP PGRI 2 dengan 176 siswa.
“Sebetulnya kalau sudah di bawah 100 siswa sudah menjadi perhatian khusus. Kami melakukan pengawasan khusus dengan membimbing sekolah dan pengelolaan bantuan perbaikan jika dibutuhkan,” terangnya.
Menjawab kondisi ini, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan dirinya sedang meminta untuk dilakukan kajian pada sekolah swasta yang berpotensi tutup.
Baca Juga: Rencana WFH 50 Persen ASN Pemkot Bogor Dikritik Ahli Iklim, Ini Penjelasannya
Bima mengungkapkan sekolah tersebut sebetulnya dapat diambil alih pemerintah, namun hal itu membutuhkan anggaran.
“Saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan, Sekretaris Daerah untuk melakukan kajian sekolah mana yang bisa diambil alih pemerintah. Konsepnya satu atap, sekolah baru, merger, atau akuisisi sekolah swasta,” jelas Bima. (fat)
Reporter : Reka Faturachman
Editor : Yosep
