BOGOR-RADAR BOGOR, Rencana penerapan Work Form Home atau WFH 50 Persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, mendapat kritikan.
Baca Juga : ASN Jabodetabek Terapkan WFH 50 Persen, Bima Arya: Diputuskan Jumat
Ahli Iklim Direktur Pusat Studi Perubahan Iklim dan pengelolaan Resiko Iklim, Rini Hidayanti meminta Pemkot Bogor benar-benar melakukan kajian sebelum memberlakukan WFH 50 persen.
Rini Hidayanti menjelaskan, saat ini kondisi kualitas udara di Kota Bogor masih belum masuk ke taraf berbahaya.
“Secara pengukuran kita belum bisa mobile karena terkendala SDM dan dana. Tapi, dari pengukuran alat kami di CCROM secara 3 jam berkala itu bisa dilihat. Sekarang kondisi udara belum dalam kondisi berbahaya, sebaiknya menurut saya jangan di WFH kan dulu ya,” kata Rini saat zoom meeting bersama wartawan.
Menurut dia, kualitas udara di Kota Bogor masih belum masuk ke taraf yang berbahaya karena secara realtime kualitas udara di Kota Bogor selalu fluktuatif.
Dari malam sampai pagi, memang kualitas udara di Kota Bogor dalam kondisi yang buruk karena dipengaruhi oleh kelembaban.
Namun, jelang siang kualitas udara di Kota Bogor kerap menunjukan indikator hijau yang mana tandanya sangat sehat.
Akan tetapi, diakui Rini Hidayanti kualitas udara di Kota Bogor sendiri bisa disebut sebagai kualitas yang sangat tidak menyehatkan bagi masyarakat pada pekan ini.
Dijelaskan Rini, kebijakan WFH 50 persen memang cukup signifikakn sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari lalulintas kendaraan di Kota Bogor.
Sebab, kendaraan di Kota Bogor menjadi penyumbang terbesar polusi udara terlebih pada jam-jam sibuk. Kendaraan saat macet memang menjadi dominan penyumbang polusi di Kota Bogor.
Hanya, jika nantinya jumlah kendaraan yang berada di jalan tidak berkurang, maka rencana WFH 50 persen dirasa percuma.
“Karena memang di jam-jam berangkat dan pulang kantor itu lalulintas di Kota Bogor kondisinya macet. Terlebih pengendara kurang bijak sehingga menimbulkan macet, karena kalau macet itu kan pembakarannya lebih banyak, emisinya tinggi,” jelasnya.
Meski begitu, Rini memberikan gambaran jika benar WFH 50 persen dilakukan di Kota Bogor. Ada dua sektor yang memang harus diperhatikan. Yakni sektor produksi serta sektor pekerja yang memang memungkinkan bisa bekerja secara mobile.
“Untuk sektor produksi itu harus diperhatikan secara matang. Tapi, jika di sektor pekerja yang memang bisa mobile silakan,” tambahnya.
Sementara itu, Ahli Iklim dan Kualitas Udara dari Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA IPB University, Anna Turyanti mengatakan, bahwa jika dalam WFH jumlah kendaraan yang ada di Kota Bogor masih belum ditekan, hasilnya tidak akan terlihat.
Apalagi ditambah, jika aktifitas kontsruksi serta pembangunan lain masih masif di Kota Bogor. “Kalau aktivitas kendaraan bermotornya dikurangi otomatis emisi akibat kendaraan memang berkurang. Tetapi, kalau aktivitas industri dan kontruksi masih berjalan tentu tetap akan jadi sumber emisi juga,” kata Anna.
Baca Juga : WFH 50 Persen ASN Pemkot Bogor Diputuskan Setelah Rakor Besok
Sebagai contoh, pada tahun 2020 lalu saat pandemi melanda di Bundaran HI DKI Jakarta, uji coba itu pernah dilakukan dan hasilnya menunjukan kategori bagus.
“Ketika terjadi pandemi pada 2020, di bulan Maret itu mulai dibuat PSBB. Lokasi bundaran HI itu particular memang turun. Itu artinya penurunan aktivitas kendaraan bermotor di area tertentu memang cukup efektif untuk turunkan emisi kendaraan dan tingkatkan kualitas udara,” tukas dia. (ded)
Reporter : Dede Supriadi
Editor : Yosep
