CIBINONG-RADAR BOGOR, Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor belum berjalan maksimal. Banyak pembangunan yang masih menjadi catatan atau banyak kekurangan.
Hal itu ditekankan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim. Menurutnya, pembangunan infrastruktur masih menjadi catatan utama bagi Pemkab Bogor.
Baca Juga: DPRD Bakal Kuatkan Pengawasan Penggunaan Dana BOS di Bogor
Menurutnya, sering kali pembangunan di Bumi Tegar Beriman menjadi evaluasi. Salah satunya lambannya proses pengerjaan hingga tidak sesuai tenggat waktu. Alhasil, berimbas pada hasil pembangunan yang kurang maksimal.
“Mulai dari molor tidak sesuai jadwal, kualitas yang tidak beres. Maka catatan kami minta blacklist semua pihak ketiga yang bersamalah,” ucapnya, Jum’at (19/5).
Catatan hingga rekomendasi terkait pembangunan sebenarnya sudah disampaikan DPRD ke Pemkab Bogor. Namun hingga kini belum ada respon atau tindakan yang signifikan.
Bahkan Agus Salim mencatat, hanya setengah dari rekomendasi DPRD yang diselesaikan oleh Pemkab Bogor.
Untuk itu, DPRD sebagai legislatif akan terus memberikan rekomendasi dari hasil pengawasan di tiap pelaksanaan pembangunan.
“Kita masih punya forum setelah LKPJ (Laporan keterangan pertanggungjawaban), maka kita berikan masukan tertulis secara resmi,” jelas Agus.
Baca Juga: Pemkab Bogor Tingkatkan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Pembangunan Desa
Terlepas dari itu semua, kata dia, DPRD Kabupaten Bogor punya tanggung jawab terhadap persoalan infrastruktur. Baik dari sisi pengawasan maupun penyampaian rekomendasi.
“Tanggung jawab kami sebagai fungsi pengawasan, kita terus memberikan rekomendasi, apa yang tidak dijalankan kita rekomendasikan kembali,” tukasnya.(*)
Reporter: Septi Nulawam
Editor: Imam Rahmanto
