BOGOR-RADAR BOGOR, Predikat Opini opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali mampir di Kota Bogor. Raihan itu melengkapkan rekor tujuh kali WTP berturut-turut yang diraih Pemkot Bogor.
Predikat WTP berhasil dipertahankan Kota Bogor sejak tahun 2016. Kali ini, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 merangkum nilai 81,24 persen.
Baca Juga: 6 Kali Berturut-turut WTP, Kota Bogor Terima Piagam dan Plakat
Wali Kota Bogor, Bima Arya menuturkan, tujuh kali WTP dengan nilai tindak lanjut laporan tertinggi harus disyukuri. Akan tetapi, dalam 60 hari ke depan ia akan mengkoordinasikan tindak lanjut untuk perbaikan sistem.
“Walaupun sudah WTP, perbaikan itu tidak boleh berhenti, terutama tentang penatausahaan aset,” tegasnya dalam acara penyerahan buku LHP LKPD kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (9/5).
Baginya, WTP ini punya makna cukup dalam. Sebab, ini adalah pagar pengaman bagi semua pimpinan agar setiap rupiah APBD betul-betul terasa manfaatnya oleh rakyat.
“Karena bagi kami semuanya tidak hanya sesuai dengan standar akuntansi. Ini lebih bagi kami agar pagar-pagar pengaman kepala daerah karena ada masalah kultur, kebiasan dan sistem,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin juga merasa bersyukur dan bangga dengan torehan prestasi 7 kali berturut-turut WTP.
“Mudah-mudahan ini adalah cerminan dari wali kota bersama dengan seluruh ASN memberikan pelayanan terbaik bagi warganya,” kata Jenal.
Baca Juga: Begini Kegembiraan Warga Menyambut Piala Adipura di Kota Bogor
Namun, ia mengingatkan agar WTP ini jangan menjadi tolak ukur utama. Raihan itu menjadi pemacu agar lebih semangat lagi mempertahankan apa yang sudah dicapai.
“Jadi kalau peribahasanya jangan terhanyut dengan nilai WTP. WTP belum tentu tidak ada masalah, belum tentu tidak ada kesalahan administrasi dan masih banyak kekurangan, terutama masalah aset,” papar dia.
“Semua tadi 9 kota/kabupaten yang tadi dinilai, masalah aset menjadi hot issue dan variabel itu tidak hanya dari internal saja, dari eksternal pun berpengaruh. Pergantian kepala daerah pun berpengaruh. Penelusurannya pun harus mendetail, termasuk sertifikasi aset. Kita tidak bisa berdiri sendiri, butuh kerja sama stakeholder yang lain,” pungkas dia.(*)
Reporter: Dede Supriadi
Editor: Imam Rahmanto
