BOJONGGEDE-RADAR BOGOR, DPRD Provinsi Jawa Barat mengingatkan agar pemerintah daerah mengawal tahapan pembebasan lahan dalam proyek Jalan Tol Depok – Antasari (Desari) Seksi IV di wilayah Kecamatan Bojonggede. Pasalnya, bakal banyak lahan yang harus dibebaskan untuk proyek tersebut.
Pemerintah daerah harus memastikan masyarakat terdampak tetap memiliki tempat tinggal meski mendapat ganti rugi dari pembangunan tersebut.
“Kekhawatiran itu pasti akan ditemui, ketika tanahnya digusur, mau tidak mau masyarakat melihat cocok tidak harganya. Masalah kedua, masyarakat harus dapat lahan untuk tempat tinggal, itu tidak mudah,” ujar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Mochamad Ichsan.
Pemerintah, kata dia, pasti menginginkan semua akses dipermudah dengan membangun infrstruktur jalan. Namun, persoalan pembebasan lahan bukanlah hal yang mudah.
Dalam prosesnya, harus ada komunikasi paralel antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Selain itu, perubahan ekosistem wilayah terdampak pembangunan juga acap kali menjadi permasalahan baru ke depan.
“Belum lagi dinas lingkungan hidup, mengubah ekosistem, tidak melulu pembangunan itu sejalan dengan target-target lingkungan,” ucap Ichsan.
Untuk itu, Ichsan berharap pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Bogor dapat mengawal setiap tahapan pembangunan jalan tol tersebut.
“Jadi harus win-win solution antara pemerintah dengan pemerintah,” tukasnya.(*)
Reporter: Septi Nulawam
Editor: Imam Rahmanto
