CIBINONG-RADAR BOGOR, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum geram. Pasalnya, sejumlah pengusaha tambang tidak hadir dalam rapat sosialiasasi pelayanan perizinan pertambangan yang digelar di Gedung Setda, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (18/1).
“Ada sekitar 4 dari 53 perusahaan yang tidak hadir, nanti saya minta pertanggungjawabannya kepada Plt Bupati kenapa mereka tidak hadir,” geramnya.
Uu merasa tidak dihargai. Padahal, Pempov Jabar telah memberikan izin legal ke para pengusaha untuk mengeruk hasil kekayaan alam Jawa Barat.
Selain itu, sosiliasi ini juga dalam rangka menata perizinan pertambangan agar lebih tertib administrasi ke depannya.
“Kenapa setelah dikasih izin, kok diundang sama kita kok tidak dihargai? Harapan kami kebersamaan itu penting,” tegasnya.
Lebih lanjut, Uu menegaskan bakal membentuk satgas bersama bupati dan wali kota se-Jabar. Satgas itu akan mengawasi sekaligus menginventarisir perusahaan tambang di daerah.
“Oleh karena itu, para pengusaha yang ilegal, segera untuk melegalkan, yang legal tapi masih belum memenuhi persyaratan, maka segera. Kami akan memberikan tenggat waktu sekitar tiga empat bulan, sebelum kami bergerak menginventarisir para pengusaha yang ada di daerah,” ancam Uu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin secara langsung meminta untuk kembali mengundang para pengusaha tambang yang tidak hadir dalam acara tersebut.
“Nanti bersama Bu Kadis Pertambangan, digabung dengan di Kabupaten/Kota yang lain yang tidak hadir, saya minta diundang di provinsi atau dijemput di mobil ambulans,” ucapnya setengah bercanda.
Kepada para pengusaha, dia mendesak agar taat azas serta taat hukum dalam menjalankan usahanya. Di samping orientasi bisnis, pengusaha juga diminta ada keberpihakan dengan lingkungan dan masyarakat.
“Sehingga anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dimanfaatkan, tapi tidak merusak lingkungan. Wagub juga menyampaikan di beberapa kesempatan, kalau kita jaga alam, maka alam insyallah akan jaga kita,” tukasnya.(*)
Reporter: Septi Nulawam
Editor: Imam Rahmanto
