Ketua BMPS Kota Bogor, Ade Sarip Minta Ini ke Pemkot dan Dewan

Ketua BMPS, Ade Sarp saat melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, beberapa waktu lalu.
Ketua BMPS, Ade Sarp saat melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, beberapa waktu lalu.

BOGOR-RADAR BOGOR, Sejak terpilih pada Musda BMPS VIII, 5 November lalu, Ade Sarip seakan mengajak berlari semua jajaran pengurusnya untuk sungguh-sungguh menjalankan amanat Musda.

Langkah pertama adalah dengan mengingatkan seluruh pengurus untuk menandatangani fakta integritas kesanggupan menjadi pengurus masa bakti 2022-2027, yang dilaksanakan di Gedung YPLP PGRI Jln Merdeka Kota Bogor.

Selanjutnya pada 24 November, dilanjutkan dengan audiensi dengan pihak eksekutif. Yaitu dengan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Kepala Dinas Pendidikan bertempat di Sri Paseban Bima Balaikota Bogor. Dalam kesempatan itu, pihak BMPS menyampaikan terima kasih atas bantuan Pemkot dengan memberikan bantuan BOSDA dan BSM bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta.

BMPS berharap, selain sifatnya bantuan dana, juga meminta Pemkot beserta jajaran pemerintahan khususnya di bidang pendidikan untuk benar-benar melahirkan kebijakan yang tidak mendikotomi Pendidikan, baik negeri maupun swasta.  Terutama dalam PPDB, yaitu:

  1. Transparan dalam hal kuota penerimaan siswa baru
  2. Mengkaji ulang pendirian Unit Sekolah Baru (USB) karena secara pemetaan sudah sangat memadai
  3. Moratorium terbatas untuk pendirian sekolah swasta baru, agar tidak mematikan sekolah swasta yang sudah ada.
  4. Mengoptimalkan sekolah swasta untuk menjadi katup pengaman bagi siswa siswa tidak mampu dengan bantuan khusus dari Pemkot dan jajaran legislatif.

Baca juga: Ade Sarip Pimpin BMPS Kota Bogor Periode 2022-2027

Wakil Wali Kota Dedie A Rachim menyampaikan apresiasi terhadap sekolah swasta. Apalagi beliau dari TK sampai SMA bersekolah di sekolah swasta.  Beliau menyadari keterbatasan dana yang dikelola Pemkot, khususnya di bidang pendidikan. Dedie berjanji untuk mengkaji berbagai kebijakan di bidang Pendidikan. Agar tidak saling merugikan antar berbagai pihak.

Audiensi BMPS juga berlanjut dengan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto. Harapan yang sama juga disampaikan kepada DPRD, agar menjadi bagian yang mengedukasi masyarakat. BMPS meminta anggota Dewan tidak menjadi bagian dari orang yang menitipkan anak-anak ke sekolah negeri.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengaku akan menyampaikan aspirasi tersebut ke para anggota dewan.  “Jangan ragu untuk datang ke rumah rakyat dan mengadukan hal hal terkait kebijakan yang kurang akomodatif terhadap kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua BMPS Kota Bogor, Ade Sarip mengucapkan rasa terima kasih atas penerimaan Ketua DPRD.

“Kami akan terus berkomunikasi agar berbagai kebijakan di bidang pendidikan tidak merugikan para penyelenggara sekolah swasta yang telah banyak membantu program pemerintah Kota Bogor, khususnya dalam bidang Pendidikan,” tutup Ade. (ran)

Berita Lainnya