BOGOR-RADAR BOGOR, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor berencana mengajukan pinjaman uang senilai Rp65 miliar ke Pemerintah Pusat. Pinjaman diklaim jajaran direksi untuk meningkatkan pelayanan bagi pelanggan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
Baca Juga : Pelanggan Tirta Pakuan Diminta Tampung Air, Ada Pekerjaan Instalasi Kabel Listrik
Hal itu diungkapkan Dirtek Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Ardani Yusuf. Menurutnya, pendanaan investasi itu sebenarnya bisa dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), pinjaman atau kerja sama dengan pihak swasta.
Saat ini, ada program pemerintah melalui Perpres Nomor 46 tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
Artinya, Perumda Tirta Pakuan jika mengajukan pinjaman tersebut ke Pemerintah Pusat maka akan mendapatkan suku bunga yang rendah.
“Misalkan suku bunga itu 11 persen. Nah, kita disubsidi Pemerintah Pusat sebesar 5 persen. Jadi, kita hanya bayar 6 persennya,” ungkap Ardani.
Keuntungan lainnya, sambung Ardani, pihaknya juga bisa mendapatkan insentif atau hibah dari Pemerintah Pusat. Jadi, dari pinjaman tersebut, pihaknya akan mendapat bantuan senilai 30 persen dari total biaya yang diajukan.
“Kalau kita pinjam Rp65 miliar, kita akan mendapat hibah 30 persen atau sekitar Rp19,5 miliar, tetapi berbentuk bangunan. Nanti, kita usulkan Rp19,5 miliar itu untuk pembangunan apa dan harus sesuai dengan business plan. Jadi, itulah keuntungannya pinjaman dari Pemerintah Pusat karena ada subsidi sebesar 5 persen terhadap bunga dan ada penambahan insentif sebesar 30 persen pada setiap pinjaman itu,” jelasnya.
Baca Juga : Tambah Kapasitas Air, Perumda Tirta Pakuan Bangun SPAM Tahap Dua
Nantinya, uang senilai Rp65 miliar itu digunakan untuk melakukan perbaikan sistem pengaliran, penurunan kehilangan air, pembangunan reservoir hingga jaringan distribusi utama Tirta Pakuan di wilayah Cipinang Gading.
Saat ini, prosesnya memasuki tahapan Feasibility Study (FS). Menurutnya, FS yang dibuat nantinya akan membahas terkait masalah teknis dan keuangan. Ketika sudah selesai, baru diajukan ke Kementerian Keuangan. “Itu juga sudah ada timeline-nya. Agustus ini harus sudah selesai. Nanti dibangunnya secara simultan,” pungkasnya. (ded/c)
Reporter : Dede Supriadi
Editor : Yosep
