CIBINONG-RADAR BOGOR, Pemekaran Bogor Timur di Kabupaten Bogor, diyakini tidak akan memberatkan pemerintah pusat melalui APBN-nya.
Setelah Pemekaran Provinsi Papua Barat disahkan, masyarakat Bogor Timur mendesak agar juga segera dimekarkan.
“Papua sudah, kenapa kami tidak bisa? Mungkin karena alasan politis, tapi pemekaran Bogor Timur ini alasan kepentingan masyarakat,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman usai beraudiensi dengan Pemkab Bogor dan Presidium Bogor Timur di Ruang Rapat 1 Setda Kabupaten Bogor, Senin (25/7/22).
Baca juga: Tentara Pelajar Kembali Makan Korban, Pengendara Motor Diseruduk Mobil Hingga Terjepit
Usep menilai, pemerintah pusat khawatir pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) bakal memberatkan APBN.
Padahal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bogor Timur saat ini telah mencapai hampir Rp. 700 milyar yang artinya mampu untuk menjadi DOB.
“Kemudian dari catatan, 7 kecamatan sebagai syarat minimal, itu juga sudah terpenuhi, jadi kami minta moratorium dibuka khusus untuk Kabupaten Bogor yang PADnya sudah mampu,” tegasnya.
Baca juga: Tentara Pelajar Kembali Makan Korban, Pengendara Motor Diseruduk Mobil Hingga Terjepit
Ketua Umum Presidium Bogor Timur, Alhafiz juga menegaskan, pemekaran tidak akan membebani APBN.
Pihaknya juga bersepakat dengan pemda dan DPRD untuk segera berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI, Kantor Staf Presiden dan Gubernur Prov Jabar.
“Karena ini kan terkait dengan kebijakan strategis yang ada di pemerintahan pusat, maka kita juga ingin mengambil ruang menyangkut kesiapan keuangan daerah yang ada di Bogor Timur,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin menuturkan, Pemkab Bogor dalam hal ini, terus berkomitmen dan konsisten untuk memfasilitasi terwujudnya pemekaran di wilayah Kabupaten Bogor.
Baca juga: Tambah Kapasitas Air, Perumda Tirta Pakuan Bangun SPAM Tahap Dua
Namun demikian, baik pemekaran Bogor Timur ataupun Bogor Barat, keputusan tetap berada di pemerintah pusat.
“Nantinya, melalui forum ini kita akan berkonsultasi dengan gubernur, termasuk setiap bulannya updateing data seperti jumlah penduduk, potensi infatruktur dan lain-lain,” tandas Burhanudin.(cok/mg1)
Editor: Rany
