SUKARAJA-RADAR BOGOR, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Bogor berada di angka 8,31 tahun.
Artinya, sebagian besar hanya mengenyam pendidikan formal sampai kelas 8 setara Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Angka itu masih di bawah skala nasional yakni mencapai 8,54 dan Provinsi Jawa Barat yakni 8,3 tahun.
Baca juga: HUT HITI ke-50, Kepala DKPP : Banyak Hasil Penelitian Bermanfaat
Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo menilai, salah satu penyebab rendahnya RLS adalah minimnya sarana pendidikan yang dibangun pemerintah daerah.
“Kalau kita lihat, jumlah sekolah SMP khususnya sangat kurang, maka tidak heran angka lama sekolah rendah, kita kalah jauh dengan daerah lain,” ujar Teguh Widodo dalam Reses Anggota DPRD Kabupaten Bogor masa sidang III Tahun 2021 – 2022 Dapil I di Sukaraja, Rabu (20/7).
Bahkan kata Teguh, kurangnya jumlah sekolah negeri khususnya menimbulkan masalah lain seperti pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kemarin.
Baca juga: Hadiri PILM Kabupaten Sukabumi, Ini Pesan Desy Ratnasari Kepada Pegiat Literasi
Jumlah pendaftar tidak seimbang dengan jumlah kuota kursi sekolah. Sehingga menimbulkan persaingan dan perebutan.
Maka tidak aneh kabar jual beli kursi terdengar ke publik dan menjadi bahan evaluasi semua pihak.
“Ini menunjukan bahwa pemerintah belum menyediakan sekolah yang layak sampai ke kampung-kampung, walaupun anggaran pendidikan kita juga tinggi, sudah di atas 26 persen, namun itu total, untuk mebeler, membangun RKB (ruang kelas baru) dan paling besar di seputar gaji pengajar,” papar politisi PKS itu.
Bukan tidak mengusulkan pembangunan sekolah baru. Namun Teguh mengakui pembangunan sekolah tidak semudah membalikan telapak tangan.
Baca juga: Temui Plt Bupati, Raffi Ahmad Ingin Kolaborasi di Bidang Olahraga dan Kuliner
Kendala yang paling utama adalah ketersediaan lahan.
Bukannya tidak ada solusi, dia menyarankan agar pemda dapat memanfaatkan lahan Prasaran, Sarana dan Utilitas (PSU) untuk pembangunan sekolah.
Namun lagi-lagi, banyak perumahan nakal yang belum menyerahkan PSU ke Pemkab Bogor.
“Dari 800 sekian perumahan, baru 25 persen yang menyerahkan PSU, artinya banyak perumahan nakal yang tidak menyerahkan. Ketika diserahkan PSUnya, itu dapat dimanfaatkan untuk sekolah negeri,” saran Teguh.
Untuk itu, Teguh meminta Badan Pengelola Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan dan instansi terkait dapat duduk bersama membahas saran tersebut.(cok)
Editor: Rany
