RADAR BOGOR, Keberadaan Konsultan Manajemen Proyek (KMP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor mendapat sorotan dari masyarakat.
Salah satunya dari Peduli Rakyat Bogor (PRB) yang menilai keberadaan KMP ini tidak produktif keberadaannya.
“Dalam pelaksanaan proyek pembangunan atau insfratruktur tentunya sudah ada pihak terkait seperti pelaksana, konsultan perencana dan konsultan pengawas, namun kenapa harus ada KMP lagi. Sehingga keberaan KMP ini tidak jelas tupoksinya, yang ada hanya menghambat pelaksanaan proyek saja,” kata Ketua PRB M Johan Pakpahan.
Baca juga: Tenaga Honorer Dihapus, BKPSDM Kabupaten Bogor Rekonsiliasi Data
Menurut dia, keberadaan KMP ini harus ada evaluasi lagi. Hal ini tak lain karena banyak pekerjaan di PUPR Kabupaten Bogor, selain tupoksi, ternyata birokasinya sering tumpang tindih. Dampaknya menghamburkan uang APBD Kabupaten Bogor.
“Jadi tak heran bila terdapat temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait pekerjaan kontruksi di PUPR,’’ jelas Johan yang juga politisi PDI Perjuangan ini.
Dirinya menduga kasus suap yang menggegerkan Kabupaten Bogor ini merupakan bukti kinerja KMP tidak efektif .
Baca juga: Waspada! Banyak Kematian Akibat Makanan Terkontaminasi
Belum lagi keluhan dari banyak kontarktor atas keberdaan KMP yang telah menggunakan miliaran rupiah dana APBD.
Untuk itu, dirinya minta agar BPK juga memeriksa anggota KMP supaya ada penjelasan yang pasti anggaranya tiap tahun digunakan untuk apa saja.
Begitu juga anggota KMP yang personilnya 3 hingga 5 orang ini ini dari tahun ke tahun tidak pernah diganti.
Baca juga: Pemerataan Ekonomi Jadi Alasan Kuat BRI Dorong Inklusi Keuangan
Sementara itu, Kadis PUPR Soebiantoro saat dikonfirmasi ke ruangannya tidak ada ditempat. Begitu juga saat dihubungi via telp dan wa selama seminggu terakhir ini tidak direspon.
Sedangkan salah seorang anggota KMP Latip Panjaitan juga tidak merespon telepon dan wa dari wartawan koran ini. (unt)
Editor: Rany
