RADAR BOGOR, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan isu yang strategis karena memiliki dampak kerugian ekonomi yang besar dan langkah penanganannya memerlukan kerjasama dari semua stakeholder yang terkait.
Hal itu diungkapkan Direktur Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis, Eva Anggraeni, dalam sambutannya pada kegiatan The 36th IPB Strategic Talks yang bertajuk “Dampak Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Langkah Penanganannya”, Jum’at siang, 27/05/2022.
Baca juga: Jelang Pilpres, Bawaslu Kota Bogor Bekali Pemilih Pemula
Kegiatan Strategic Talk yang diadakan secara rutin ini menghadirkan tiga pembicara utama, yaitu Rochadi Tawaf (Dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran dan Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI)), Pebi Purwo Suseno (Subkoordinator Analisis Resiko, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI), dan Hadri Latif (Dosen Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, SKHB IPB University).
Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Rochadi Tawaf, mengungkapkan bahwa dampak kerugian PMK meliputi dampak langsung yang disebabkan oleh penurunan produksi dan perubahan dalam struktur populasi ternak; dan dampak tidak langsung yang berkaitan dengan biaya pengendalian wabah PMK.
Baca juga: Real Madrid Juara Liga Champions, Los Blancos Rengkuh Gelar ke 14
Minimalisir kemungkinan dampak kerugian yang terjadi dapat dilakukan dengan penerapan pola kompartemen. Pola kompartemen dapat diterapkan dalam mobilisasi ternak sehingga sub populasi ternak hidup atau produk yang tidak rentan dapat diperdagangkan secara aman.
Sementara itu, Pebi Purwo Suseno dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, memaparkan bahwa pemerintah telah berupaya sebaik mungkin untuk mengatasi wabah PMK.
Baca juga: Gagal Nyalip, Motor Tabrak Angkot di Narogong, Satu Tewas!
Implementasi prinsip dasar pengendalian dan pemberantasan PMK juga terus diupayakan oleh pemerintah.
Berbagai kebijakan dan pedoman guna mendorong percepatan penanganan wabah PMK telah dibuat, yang meliputi: penetapan daerah wabah PMK, pembentukan gugus tugas penanganan PMK, penataan lalu lintas (hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa lainnya di daerah wabah PMK), dan penerbitan pedoman pelaksanaan kurban dalam situasi PMK.
Pemerintah juga membuat rencana aksi penanganan PMK yang terbagi dalam tiga bagian, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Baca juga: Muatan Berlebih, Truk Terguling di Jalan Abdullah Bin Nuh
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memproses secara cepat pengadaan vaksin PMK sebanyak tiga juta dosis yang ditargetkan tercapai pada bulan Juni nanti. Vaksinasi diharapkan akan dapat berhasil memberantas PMK di Indonesia.
Hadir sebagai pembahas, Dosen Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, SKHB IPB University, Hadri Latif, menyatakan bahwa implementasi prinsip dasar pengendalian dan pemberantasan PMK belum secara operasional dapat dilakukan.
Kejadian wabah PMK harus menjadi pelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi risiko penyakit. Kerjasama semua pihak sangat diperlukan untuk bersama mengatasi wabah PMK, terlebih lagi beberapa bulan kita akan memasuki hari raya Idul Adha. (*)
