BOGOR-RADAR BOGOR, Wali Kota Bogor Bima Arya menanggapi kritikan DPRD Kota Bogor terkait tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Kota Bogor pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Baca juga: Belum Terima SE MenPAN-RB, Besok ASN di Kota Bogor Wajib Bekerja Seperti Biasa
Untuk diketahui, disaat banyak pemerintah daerah membutuhkan dana untuk perbaikan masa pandemi Covid-19, Kota Bogor malah menyisakan duit sampai Rp343 miliar.
Hal tersebut terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor tahun anggaran 2021.
Bima Arya mengungkapkan penyebab Kota Bogor menyisakan Silpa Kota Bogor sebesar Rp343 miliar pada tahun anggaran 2021. Salah satunya yakni perencanaan yang buruk.
Sehingga, pelaksanaan kegiatan menjadi mundur, yang akhirnya anggaran tidak terserap dengan maksimal.
“Seperti sudah sering kita sampaikan. Silpa itu disebabkan beberapa hal. Satu, karena perencanaan yang buruk. Sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi mundur, sehingga tidak terserap maksimal,” kata Bima Arya, belum lama ini.
Kedua, Bima Arya menyatakan, ada keterlambatan dalam aturan teknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sehingga pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor, akhirnya lebih memilih untuk menunggu dalam merealisasikan kegiatan yang bersumber dari DAU dan DAK.
“Dari (pemerintah) pusat-nya terlambat. Lalu di kita-ya nggak punya guidance. (Jadi akhirnya) menunggu dulu,” ucapnya.
Ketiga, kata Bima Arya, ada efisiensi anggaran dalam proses lelang. Sehingga ada Silpa positif.
“Misalnya paket tertentu pagu-nya Rp1 miliar, tapi pemenangnya dapat Rp700 juta. Jadi ada Silpa positif,” ucap politisi PAN itu.
Terakhir, sambung dia, terjadi force mejure dalam pelaksanaan kegiatan. Misalnya cuaca buruk, hujan atau adanya penolakan warga.
Sehingga ada beberapa pelaksana kegiatan diberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu kegiatan dari yang sudah ada dalam kontrak.
“Nanti kita lihat proporsinya, lebih banyak yang mana. Kalau nggak salah banyak juga Silpa positif-nya,” tegasnya.
Untuk mengatasi hal itu, Bima Arya mengaku punya beberapa cara. Diantaranya menekan lebih tegas kepada pemerintah pusat dalam posisinya sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
“Saya agak keras berbicara kepada pusat, ketemu DPR, kementrian terkait. Ya tolong, juknis juklak-nya untuk kegiatan-kegiatan, ya harus tepat waktu. Karena membebani teman-teman di daerah,” cetusnya.
Kedua, ia juga sudah meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah memimpin koordinasi untuk memastikan lelang-lelang besar bisa berjalan di awal tahun.
Terutama kegiatan-kegiatan besar dengan pagu anggaran yang besar pula.
“Bu sekda sekarang saya minta memimpin koordinasi untuk memastikan lelang bisa berjalan di awal (tahun). Terutama kegiatan-kegiatan besar, dengan pagu yang besar. Jadi sudah ada timline-nya semua,” ucapnya.
Sebelumnya, Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2021 Kota Bogor mencapai Rp343 miliar.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin. Dirinya menyoroti konsistensi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam perencanaan pembangunan Kota Bogor.
Musababnya, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor untuk tahun anggaran 2021, catatan Silpa mencapai Rp343 miliar.
Politisi Gerindra itu mengaku kecewa dengan adanya catatan Silpa yang begitu tinggi disaat pemerintah disebut membutuhkan anggaran bahkan mesti melalui refocusing hingga empat kali pada tahun anggaran tersebut.
Melalui Panitia Khusus (Pansus), pihaknya akan melihat lebih dalam penyebab dan dari program mana saja sehingga Silpa bisa membengkak hingga ratusan miliar.
“Kita ingin fokus realisasi angka Silpa yang cukup besar, pada 2021 mencapai Rp343 miliar. Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selalu berjibaku mencari sumber PAD, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan infrastruktur pembangunan. Tapi kita kecewa, faktanya hari ini Silpa 2021 mencapai Rp343 miliar,” kata JM-sapaan karibnya, Selasa (26/4/2022).
Artinya, sambung dia, selama ini Kota Bogor berjuang mencari pendapatan. Namun setelah uangnya ada, ternyata realisasinya kurang maksimal.
“Entah force mejure, alasan teknis atau efisiensi, kami ingin detail kesana. Mem-breakdown, melihat, mana saja yang memang tidak terserap, mana saja hasil efisiensi, mana saja hasil dari gagal lelang atau hal teknis lainnya,” jelas JM.
Namun demikian, tidak ada sanksi bagi pemkot atau wali kota jika tidak menjalankan rekomendasi dari DPRD. Hanya saja dalam proses pembangunan, ada peran legislatif dan eksekutif.
Sehingga rekomendasi tersebut tidak hanya sekedar dibaca dan jadi catatan, namun ada hal yang harus direalisasikan untuk masyarakat.
“Pansus tadi baru rapat ketiga untuk melihat jawaban pemkot. Minimal soal tindak lanjut rekomendasi tahun lalu dari kita seperti apa. Dinas-dinas konsisten atau tidak. Pak wali harus sedikit lebih tegas. Tidak hanya jawaban tanggapan dari rekomendasi yang sudah disampaikan. Dibalas (jawaban) oke, iya, oke, iya. Tapi faktanya tidak terealisasi. Itu yang bikin kita kecewa,” cetusnya.(ded)
