CIBINONG-RADAR BOGOR, DPRD Kabupaten Bogor tengah jadi sorotan. Musababnya sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor yang menjadi Panitia Khusus (Pansus) tetap melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali di tengah pandemi Covid-19.
Diketahui kegiatan mereka ke Bali untuk melakukan studi banding mengenai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Tohaga. Informasi yang dihimpun Radar Bogor, pansus yang diketuai politisi Golkar Amin Sugandi, rencananya berada di Bali selama tiga hari yakni pada 21-23 Oktober 2020.
“Mereka studi banding mengenai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Tohaga. Dari kemarin sampai besok sesuai SOP,” ucap sumber internal yang enggan disebut naman ya tersebut, Kamis (22/10/2020).
Sementara itu saat dikonfirmasi Radar Bogor, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor, Atma menampik jika agenda Pansus Pasar Tohaga ke Bali adalah dalih untuk plesiran di tengah Pandemi Covid-19. “Pansus untuk studi banding. Silahkan konfirmasi langsung ke pimpinan (pansus),” katanya.
Di tempat terpisah, Ketua Pansus Amin Sugandi mengaku jika dirinya tidak ikut dalam rombongan yang melakukan perjalanan ke Bali. “Kalau masalah itu (ke Bali,red) saya tidak ikut,” singkatnya.
Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Anwar Razak turut menyoroti perjalanan dinas ke Bali untuk melakukan studi banding. Menurutnya, Kopel sudah pernah menoroti kaitan kegiatan DPRD ke luar daerah di Kabupaten Bogor.
Saat itu, Kopel meminta DPRD untuk mengurangi perjalanan keluar apalagi hanya untuk studi banding. Alasannya sederhana, pertama, DPRD yang melakukan perjalanan dinas sangat berpotensi terpapar dan potensial menjadi carrier Covid-19.
“Ini sudah banyak bukti yang terjadi. Kopel mencatat sudah ada 77 orang anggota DPRD yang terdata terjangkit Covid dan bahkan ada yang meninggal karena terlalu sering melakukan perjalanan keluar daerah,” ujar Anwar.
Kedua, soal anggaran, anggota DPRD selalu mengatakan jika anggaran terbatas akan tetapi ketika untuk kegiatan perjalanan dinas menjadi tidak terbatas. “Ini ironi, kalau publik minta dibangun sekolah, bansos ditambah, pengadaan multivitamin dan lainnya, anggaran menjadi tidak ada. Tapi giliran mau jalan-jalan anggaran menjadi lancar keluar,” ketusnya.
Tentunya hal tersebut mencerminkan ketidak pedulian ke masyarakat dan konstituen masing-masing anggota DPRD. Dan juga tidak mencerminkan keteladanan keapda publik.
“Mereka selalu menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktifitas luar bahkan tinggal di rumah dan menghindari kegiatan berkumpul, tapi mereka sendiri tidak memberi contoh yang baik,” tukasnya.(ded)