JAKARTA-RADAR BOGOR, PB IDI meminta Menkes Terawan Agus Putranto tidak tergesa-gesa dalam proses vaksinasi corona.
Hal itu disampaikan IDI dalam sebuah surat yang ditandatangani Ketua Umum PB IDI dr Daeng M Faqih.
“Perlu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa,” tulis IDI dalam surat tertanggal 21 Oktober 2020.
Surat ini disampaikan humas PB IDI Halik Malik dan diunggah akun Twitter IDI, Kamis (22/10).
Dalam surat tersebut, IDI menyebut ada syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pemilihan vaksin. Apalagi tenaga kesehatan menjadi kelompok yang akan disuntik pertama pada November nanti.
BPOM juga telah menyebutkan syarat mutlak vaksin sebelum diberikan ke masyarakat, yakni efektivitas, imunogenitas, serta keamanannya. Syarat itu harus dibuktikan dengan hasil yang baik melalui uji klinik fase III yang dipublikasikan.
Saat ini uji klinis III salah satu kandidat vaksin yakni Sinovac masih diuji klinis di sejumlah negara, yakni Brasil, Bangladesh, Chile, dan Indonesia.
“Dari data yang ada, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brasil sudah selesai dilaksanakan pada 9.000 relawan. Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan,” ungkap IDI.
IDI melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase III.
Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting, tetapi tidak bisa tergesa-gesa.
Sementara uji klinis III di Indonesia baru dimulai Agustus. Dan diproyeksikan selesai Januari 2021.
IDI menyebutkan, dalam situasi pandemi ini WHO memang memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin COVID-19 kepada lembaga yang memiliki otoritas. Di Indonesia, ada BPOM.
“Dalam menentukan atau menentukan hal ini, PB IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas, dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA. Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya,” tulis IDI.
Menurut IDI, dalam program vaksinasi, perlu juga memperhatikan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of The World Health Organization (SAGE WHO).
IDI sekali lagi menekankan program vaksinasi memerlukan persiapan yang baik.
“Pelaksanaan program vaksinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat, dan membangun jejaring untuk penanganan efek samping imunisasi,” tegas IDI.
Keamanan dan efektivitas adalah hal yang utama selain juga kita semua ingin agar program ini berjalan lancar. PB IDI berharap agar program vaksinasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. (kumparan/ran)