CIBINONG-RADAR BOGOR, Bupati Bogor, Ade Yasin hingga kini belum juga melantik empat kepala dinas yang kosong.
Akibatnya, empat assisten yang kerap membantu dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bogor terpaksa harus menjadi pelaksana tugas (Plt) di ke empat dinas yang kini kosong.
Ke empat dinas yang kosong itu yakni Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin mengaku kewalahan lantaran empat dinas yang kini tengah dalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (open biding) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor, belum juga dilantik.
Burhanudin meminta kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, agar prosesi tahap akhir tersebut segera dipercepat.
Hal itu, dilakukan untuk mengembalikan empat anak buahnya itu agar dapat kembali membantu dirinya dalam kegiatan pemerintahan di Kabupaten Bogor. Meskipun ia menyadari proses penetapan empat kepala dinas melalui open biding tidaklah mudah.
“Open biding itu kan langsung diawasi oleh kementerian dalam negeri, hasilnya kan sudah, tinggal siapa yang akan dipilih itu nanti kebijakan Bupati untuk melantik dan menentukan siapa yang akan dipilihnya,” kata dia.
“Tapi saya minta kepada BKPP agar membantu mendorong, agar proses tahap akhir ini sedikit dipercepat,” katanya.
Ia menilai kondisi Kabupaten Bogor yang saat ini tengah membahas kebijakan umum anggaran, serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPPAS) tahun anggaran 2021, menjadi salah satu alasan mesti dipercepatnya tahapan akhir open biding tersebut.
Menurut dia, kehadiran sosok kepala dinas, dinilai memiliki peran penting, untuk mengawal perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor 2021 nanti.
“Saya juga minta ini harus segera. Karena untuk mengawal APBD Murni. Saya ingin pembahasan anggaran ini juga dikawal oleh kepala dinas yang baru nantinya. Agar anggaran lebih terarah, dan kepala dinas terpilih tidak gagap dengan anggaran dinas yang dipimpinnya nanti,” ucapnya.
Tak hanya itu, Burhanudin juga mengaku kewalahan, jika mesti mengawal anggaran APBD seorang diri.
“Jadi minimal prosesnya ini mesti dipercepat. Asissten di Setda kan rata-rata menjabat sebagai Plt empat dinas yang kosong. Saya kewalahan juga sendirian tanpa para asisten di Setda,” katanya.
Seperti diketahui, Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD 2021 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bogor ke DPRD Kabupaten Bogor harus tertunda.
Itu dikarenakan rancangan KUA-PPAS APBD 2021 tersebut sama sekali belum terlihat ada program terintegrasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Padahal, Badan Anggaran DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bogor, sudah menggelar rapat ekspose KUA-PPAS APBD 2021 sejak Senin (5/10/2020)
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, integrasi program menjadi satu syarat yang harus dipenuhi jika KUA-PPAS ingin dibahas secepatnya.
“Misalnya program pelatihan, untuk satu kali pelatihan itu anggarannya bisa Rp 200 hingga 300 juta, jangan sampai setelah ikut pelatihan masyarakat hanya mendapat cerita saja,” katanya.
Rudy menggambarkan satu contoh, pada budidaya ikan lele, masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan harusnya mendapat program lainnya di Dinas Perikanan berupa bantuan bibit, pembuatan kolam dan bantuan pakan. Setelah itu, Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM memberi bantuan pemasaran.
“Jadi setelah ikut pelatihan, berdasarkan data itu, disambut sama Dinas Pertanian dan Perikanan, Disnakan ada program bantuan bibit, pembuatan kolam, bantuan pakan, nah nanti empat bulan berikutnya mereka akan panen serentak Disperindag sudah menyiapkan pasarnya,” tukasnya. (ded)