Berikutnya ialah anggaran perlindungan sosial yang dipatok Rp 421,7 triliun untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap.
Anggaran tersebut untuk melanjutkan program perlindungan sosial (perlinsos) dalam rangka akselerasi pemulihan melalui program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Tunai selama 6 bulan, dan Kartu Prakerja.
Untuk pembangunan pariwisata tahun 2021, DPR dan pemerintah sepakat menganggarkan dana sekitar Rp 15,7 triliun.
Penggunaannya akan diarahkan untuk pemulihan pariwisata dengan pengembangan destinasi pada lima fokus kawasan, yakkni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
Anggaran sektor pariwisata juga akan digunakan untuk pemanfaatan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam membangun pusat-pusat hiburan seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan.
Pemerintah juga akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Fokus PEN untuk tahun depan ialah memberikan dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.
“Prioritas anggaran tersebut tercakup dalam komponen belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa,” pungkas teknokrat lulusan Universitas Indonesia itu.(mcr2/jpnn)
