BANDUNG–RADAR BOGOR, Sejumlah orang diduga terpapar virus Covid19 di gedung DPRD Jawa Barat (Jabar). Kini, semua aktifitas di gedung DPRD Jabar terpaksa dihentikan.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jabar, Hasbullah meminta Sekwan DPRD Jabar segera melaporkan hal ini ke pimpinan DPRD. “Hal ini harus segera dilaporkan karena untuk mengantisipasi penyebaran ya,” jelasnya, Sabtu (15/8).
Politisi PAN ini menilai, ditutupnya Gedung DPRD untuk pencegahan Covid-19 saat ini, harus dilaksanakan. “Ya memang kerja legislatif jadi terganggu, namun prinsipnya dijaman sekarang ini kan ada teknologi. Bisa lewat aplikasi zoom dan lainnya, jadi kinerja dewan tak terganggu,”jelasnya.
Sementara dilakukan penutupan, gedung DPRD Jabar menurut Hasbullah harus dibersihkan selama tak ada aktifitas. “Ruang-ruang rapat, karpet dan ruangan staf lainnya harus dibersihkan dan disemprot disinfektan,” jelasnya.
Terpisah, Sekwan DPRD Jabar, Ida Wahida Hidayati menjelaskan bahwa selama 14 hari kedepan DPRD Jabar ditutup untuk aktifitas. “Iya kemungkinan kita akan menutup DPRD selama 14 hari kerja, seperti Gedung Sate kemarin,” ujar Sekretaris DPRD Jabar Ida Wahida Hidayati.
Menurut Ida, tim dari Gugus Tugas Jabar akan melakukan pelacakan kontak erat dari 38 orang yang terkonfirmasi COVID-19 tersebut. Dari informasi yang dihimpun, puluhan orang tersebut berasal dari kalangan anggota dewan, PNS dan Non-PNS yang bekerja di lingkungan Gedung DPRD.
“Kemarin juga ada yang tidak ikut swab, ada sisa beberapa orang yang belum ikut, ada PNS dan non-PNS yang tidak ikut swab. Mungkin karena suatu hal, karena belum ada kesempatan ikut, kita akan mendata dan melakukan swab lanjutan,” tutur Ida.
Beredar tangkapan layar yang memperlihatkan data sejumlah anggota dan pegawai DPRD Jabar yang terkonfirmasi positif. Rata-rata memiliki CT hasil di atas 36,7. Terdapat sejumlah nama anggota dewan yang terpapar di antaranya anggota dewan dari fraksi Demokrat, PKB dan PDIP.
“38 orang pak, yang positif, tapi belum diinventarisir berapa orang anggota, berapa PNS, berapa non-PNS karena campur. Kita sedang inventarisir, soalnya hasilnya baru datang dari Labkes. Kita mau data dulu mana anggota dewan, mana PNS, mana non-PNS,” ucap Ida.(ps)