JAKARTA-RADAR BOGOR, Peristiwa 27 Juli 1996 atau biasa disebut Kerusuhan Dua Tujuh Juli (Kudatuli) tercatat menjadi salah satu tragedi kelam di era Orde Baru.
Kala itu, terjadi serangan terhadap Kantor DPP PDI di Menteng, Jakarta sebagai representasi partai politik pimpinan Megawati Soekarnoputi.
Tak hanya di Jakarta, kantor DPD PDI di Jalan Pandegiling, Surabaya juga diserang oleh oknum massa pada keesokan harinya, 28 Juli 1996. Suasana Kota Pahlawan saat itu pun seketika mencekam.
Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, tragedi Kudatuli harusnya bisa menjadi pelajaran terpenting dalam perjalanan bangsa bahwa demokrasi ditegakkan dengan harga sangat mahal, yaitu pertentangan fisik hingga pengorbanan rakyat.
“Khususnya kita belajar bahwa kedaulatan PDI Perjuangan ini dijaga dan ditegakkan dengan darah, keringat, air mata, bahkan nyawa, termasuk dalam tragedi 27 Juli, oleh para pejuang partai yang saat itu disebut pro Mega,” ujar Adi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (27/7/2020).
Adi mengatakan, peristiwa ini harus menjadi pendidikan sejarah yang penting bagi kaum muda, khususnya bagi kader-kader PDIP.
Sebab, sejarah adalah pondasi kesadaran politik, yang dari sana semua kader PDIP terus berjuang membersamai rakyat dalam suka dan duka, seperti diajarkan Bung Karno dan Megawati.
”Ibu Mega mendorong anak-anak muda bergelut dalam politik pengabdian. Maka anak-anak muda harus melek sejarah,” kata Adi.
Diketahui, peristiwa 27 Juli 1996, disebut sebagai Kudatuli atau kerusuhan dua puluh tujuh Juli atau Peristiwa Sabtu Kelabu.
Peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.
Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan). Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar.
Pemerintah saat itu menuduh aktivis PRD sebagai penggerak kerusuhan. Pemerintah Orde Baru kemudian memburu dan menjebloskan para aktivis PRD ke penjara. (jpg)