JAKARTA-RADAR BOGOR, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dinilai publik sebagai kepala daerah ditingkat kota/kabupaten berkinerja terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19.
Hal tersebut terlihat dari hasil survei opini publik yang dipaparkan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Rabu (22/7/2020).
Pada pertanyaan terbuka (top of mind) kepada 2.000 responden, secara keseluruhan muncul 14 nama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota) yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19.
Risma dan Bima Arya berada di posisi kelima dan keenam dengan 2,2 persen dan 1,3 persen. Di atasnya ada jajaran kepala daerah tingkat provinsi seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 15,6 persen, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 13,4 persen, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 11,8 persen dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 5,1 persen.
Pada level wali kota/bupati, di bawah Risma dan Bima Arya, terdapat nama Azwar Anas 1,1 persen, lalu Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany 1,0 persen serta Bupati Bogor Ade Yasin 0,5 persen.
“Kita uji juga by perception. Secara persepsi kepala daerah yang dianggap berkinerja terbaik, kita sengaja terbuka, tidak dibatasi harus wali kota dengan kategorinya atau bupati atau gubernur saja. Silahkan mereka jawab karena terbuka undecided-nya. Angka tidak tahu/tidak jawab (TT/TJ) sangat besar memang di angka 34,6 persen,” ujar Yunarto Wijaya.
“Nomor satu Ridwan Kamil, nomor dua Ganjar Pranowo, ada Anies. Jadi memang dikuasai oleh tiga nama ini. Di tataran wali kota/bupati muncul beberapa nama ada Risma, Bima Arya, Azwar Anas dan beberapa nama yang lain,” tambahnya.
Charta Politika juga menguji pertanyaan mengenai kinerja pemerintah pusat / provinsi / kabupaten / kota dalam menangani pandemi Covid-19.
Hasilnya pemerintah provinsi mendapatkan penilaian kepuasan paling rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.
Pada jawaban ‘cukup puas’ pemerintah kabupaten/kota mendapat 63,6 persen kepuasan publik dalam penanganan pandemi ini. Disusul di bawahnya pemerintah pusat 56,3 persen dan pemerintah provinsi 52,5 persen.
Sedangkan pada jawaban ‘tidak puas’, pemerintah provinsi mendapatkan 37,3 persen dan pemerintah pusat 32,2 persen dan pemerintah kabupaten/kota 24,8.
“Kita uji lebih lanjut bagaimana publik mengapresiasi atau mendefinisikan kepuasan publiknya kepada Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota. Dan pemerintah provinsi mendapatkan penilaian kepuasan paling rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid-19,” terangnya.
“Salah satu hipotesanya adalah dari otoritas yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dalam konsep otonomi daerah kita, termasuk bagaimana otoritas yang dimiliki ketiganya dalam penanganan covid,” tambahnya.
Survei tersebut digelar pada 6-12 Juli 2020 dengan jumlah sampel 2.000 responden secara nasional. Metode wawancara melalui telepon dengan metode simple random sampling. Margin of error +/- 2,19 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam paparan secara online bertajuk ‘Survei Nasional: Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19’ tersebut tersebut turut hadir Chatib Basri (Menteri Keuangan RI 2013-2014), Meutya Hafid (Partai Golkar), Aria Bima (PDI Perjuangan), Willy Aditya (Partai NasDem) dan M. Nasir Djamil (PKS). (*/ysp)