BOGOR–RADAR BOGOR, Masih berlangsungnya Pandemi Covid-19, menambah semakin rewetnya polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor. Banyaknya calon pendaftar yang gagal masuk ke sekolah negeri hampir terjadi setiap tahunnya.
Bahkan, dari kemelut PPDB tersebut, banyak siswa yang akhirnya tak lanjut ke jenjang berikutnya, alias putus sekolah. Apalagi, bersamaan dengan mewabahnya Covid-19.
Hal itu juga dikatakan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Ritta Tresnayanti. Menurutnya, rombongan belajar (rombel) yang ada saat ini di Kota Bogor belum maksimal. Jumlah lulusan juga tak berbanding seimbang dengan jumlah sekolah yang ada.
Usulan penambahan sekolah itu kemudian berkolerasi dengan sumber daya yang ada. Misal ruangan kelas, tenaga pendidik, hingga mebeulair sekolah. Segala konsekuensi harus diterima jika penambahan sekolah dilakukan.
“Dalam Permen (Peraturan Menteri) sendiri kan sudah ada batasan – batasannya. Jadi tidak mudah menetapkan bahwa buka rombel baru, harus ada pemikiran yang panjang,” kata Ritta pada Radar Bogor kemarin.
Memang, solusi yang paling riil adalah memilih sekolah swasta. Hanya saja masalah biaya dan minat orang tua siswa untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta belum terlalu tinggi.
Kalaupun biayanya tercukupi, paling orang tua hanya memilih sekolah yang itu – itu saja. “Kadangkala orang tua sudah mencap sekolah itu favorit atau bagus. Begitu juga dengan SMP,” sahut Ritta.
Ritta mengakui jika dari tahun ke tahun, memang tidak semua siswa dapat terfasilitasi ke negeri. Ia juga menegaskan, seharusnya tidak ada alasan orang tua siswa yang tidak memiliki biaya untuk tidak masuk swasta.
Pasalnya meski di swasta, mereka dapat memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Kedua bantuan tersebut, bisa diakses sekolah swasta.
Kembali ke potensi putus sekolah tadi, diakui Ritta bisa saja terjadi. Walaupun tidak terlalu besar potensinya. Apalagi, di masa pandemi Covid-19, banyak orang tua yang kehilangan atau berkurang pendapatannya.
Hingga saat ini, Disdik belum mengetahui jumlah putus sekolah yang ada di Kota Bogor. Namun, masih kata Ritta, pemerintah sudah memberikan solusi agar putus sekolah tidak terjadi.
“Tapi kemungkinan putus sekolah itu ada. Karena biaya dan yang lain – lain. Tapi kan pemerintah sudah menyediakan solusinya, yaitu dengan KIP dan BSM itu tadi. Mau di negeri atau swasta. Bisa juga mengikuti program sekolah kesetaraan, Paket A, B, dan C. Dan itu gratis,” pungkasnya. (dka/c)