CIBINONG-RADAR BOGOR, Beras bantuan sosial (bansos) Kabupaten Bogor untuk 200.000 warga terdampak Covid-19 akan dilanjutkan. Sebelumnya beras bansos yang dibeli Pemkab Bogor dari Bulog dikeluhkan masyarakat karena kualitasnya buruk.
Bupati Bogor, Ade Yasin dalam keterangan persnya menyatakan, akan menyetop kerjasama dengan Bulog karena kualitas beras tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada Pemkab Bogor. Selanjutnya Bupati mempercayakan pengadaan beras bansos kepada PD Pasar Tohaga.
“Pemkab Bogor sudah mengakhiri distribusi tahap pertama dengan Bulog setelah 6000 ton beras bansos tahap pertama tersalurkan. Karena banyak keluhan masyarakat, saya memutuskan agar pendistribusian bansos selanjutnya dikelola PD Pasar Tohaga dengan harapan agar harga lebih murah, kualitas terjaga dan waktu penyaluran lebih cepat,” terang Ade Yasin.
Bupati menegaskan, tidak boleh lagi ada beras berkutu dan berbatu, kalau sampai ditemukan akan diambil tindakan untuk memutus kerjasama. Beras rencananya didatangkan dari Cianjur, Karawang dan Sukabumi.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor, Daen Nuhdiana menyatakan, sah-sah saja Bupati Bogor menunjuk PD Pasar Tohaga untuk melanjutkan pengadaan beras bansos asal sesuai mekanismenya.
“Pengadaan beras bansos ini kan ranahnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor yang akan dikerjasamakan dengan PD Pasar Tohaga. Setahu saya, mekanisme pembayaran dari Pemkab Bogor adalah ketika beras sudah dikirim 6000 ton baru dilakukan pembayaran. Kalau ini dilanjutkan apakah sistem pembayarannya menggunakan mekanisme yang sama atau dibayar terlebih dahulu ke PD Pasar Tohaga?,” ujar politisi Hanura ini.
Daen melanjutkan, dirinya ragu sejauh mana kekuatan finansial PD Pasar Tohaga jika mengambil alih pengadaan beras ini, karena dalam rapat LKPJ tahun 2019 saja, Tohaga hanya membukukan laba Rp140.355.716 dan hanya menyetor deviden Rp77.195.644 kepada Pemkab Bogor.
“Wajar kalau kita di badan Anggaran berasumsi seperti itu berkaca pada setoran deviden PD Pasar Tohaga kepada Pemkab Bogor tahun 2019, sedangkan untuk bansos Kabupaten Bogor pertahapnya jika dengan harga beras Rp10.000 per kg, maka butuh anggaran Rp60 milyar,” tegasnya.
Mereka tidak ingin kegiatan pengadaan beras bansos ini dipihak ketigakan, karena akan terjadi kerancuan baru dan akan ada intrik terkait kualitas beras yang dikirim ke masyarakat.
Kalau memang PD Pasar Tohaga mampu, sambungnya, silahkan dan dewan harap mekanisme pembayaran tetap sama dengan mekanisme pembayaran saat bansos ini dikerjasamakan dengan Bulog.
“Ini agar jika terjadi masalah di tengah perjalanan tidak merugikan Pemkab Bogor karena uangnya berasal dari alokasi APBD yang notabene adalah uang rakyat,” papar anggota dewan dari Dapil V Kabupaten Bogor ini.
Daen berharap Pemkab Bogor lebih memprioritaskan beras lokal petani Kabupaten Bogor. Kalau bisa hasil petani lokal Kabupaten Bogor diutamakan, jangan berfikir ambil beras dari Cianjur, Karawang dan Sukabumi.
“Beras lokal Kabupaten Bogor dulu diprioritaskan untuk dibeli agar para petani bisa mendapatkan manfaat dari adanya bantuan sosial. Minimal dengan APBD yang dialokasikan menjadi stimulus ekonomi agar uang juga berputar di Kabupaten Bogor melalui petani,” tandasnya.(*)