Daen melanjutkan, dirinya ragu sejauh mana kekuatan finansial PD Pasar Tohaga jika mengambil alih pengadaan beras ini, karena dalam rapat LKPJ tahun 2019 saja, Tohaga hanya membukukan laba Rp140.355.716 dan hanya menyetor deviden Rp77.195.644 kepada Pemkab Bogor.
“Wajar kalau kita di badan Anggaran berasumsi seperti itu berkaca pada setoran deviden PD Pasar Tohaga kepada Pemkab Bogor tahun 2019, sedangkan untuk bansos Kabupaten Bogor pertahapnya jika dengan harga beras Rp10.000 per kg, maka butuh anggaran Rp60 milyar,” tegasnya.
Mereka tidak ingin kegiatan pengadaan beras bansos ini dipihak ketigakan, karena akan terjadi kerancuan baru dan akan ada intrik terkait kualitas beras yang dikirim ke masyarakat.
Kalau memang PD Pasar Tohaga mampu, sambungnya, silahkan dan dewan harap mekanisme pembayaran tetap sama dengan mekanisme pembayaran saat bansos ini dikerjasamakan dengan Bulog.
“Ini agar jika terjadi masalah di tengah perjalanan tidak merugikan Pemkab Bogor karena uangnya berasal dari alokasi APBD yang notabene adalah uang rakyat,” papar anggota dewan dari Dapil V Kabupaten Bogor ini.
Daen berharap Pemkab Bogor lebih memprioritaskan beras lokal petani Kabupaten Bogor. Kalau bisa hasil petani lokal Kabupaten Bogor diutamakan, jangan berfikir ambil beras dari Cianjur, Karawang dan Sukabumi.
“Beras lokal Kabupaten Bogor dulu diprioritaskan untuk dibeli agar para petani bisa mendapatkan manfaat dari adanya bantuan sosial. Minimal dengan APBD yang dialokasikan menjadi stimulus ekonomi agar uang juga berputar di Kabupaten Bogor melalui petani,” tandasnya.(*)
